Makassar, Sonora.ID - Pengawasan internal BPK bersama Inspektorat Daerah berkomitmen mengawal program Pemulihan Ekonomi Nasional akibat Pandemi Covid-19 di Sulsel.

Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam PMK, Iwan Taufik Purwanto mengatakan, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus optimal untuk mengawal akuntabilitas keuangan daerah.

Mulai sejak awal perencanaan, hingga palaksanaan, maupun pertanggungjawaban.

Sehingga bisa memberi peringatan dini terhadap resiko yang mungkin dihadapi agar tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan.

Baca Juga: BI Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah Mewujudkan Digitalisasi Ekonomi

"Bagaimana peran APIP sangat dibutuhkan oleh kepala daerah. Dan perlu keharmonisan dalam pengawasan intern. Untuk menunjukkan selalu berkomitmen dalam upaya bersama mengawal akuntabilitas keuangan daerah," ujar Iwan di Makassar, Selasa (6/4/21).

Sementar, Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengakui peranan APIP dan BPK penting dalam mengawal pemerintah daerah. Khususnya dalam mengawal visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel periode 2018 - 2023.

Andi Sudirman menilai, pemulihan ekonomi
terwujud ditandai tingginya peredaran uang serta aktivitas pekerja. Demikian juga pergerakan barang dan jasa.

"Data BPS, ternyata sektor ekonomi tertekan itu banyak di wilayah-wilayah pedesaan. Ini pada aktivitas dan pergerakan kegiatan masyarakat. Sehingga 2021, kami melakukan prioritas tertentu. Melanjutkan pembangunan di daerah wilayah bawahan, termasuk infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi," ujar Andi Sudirman.

Selain itu, lanjutnya, anggaran desa juga dapat dialokasi untuk pemulihan ekonomi nasional. Termasuk menyentuh sektor padat karya.

"Artinya, pergerakan kemandirian ekonomi di Sulsel masih banyak berpatokan pada penyerapan anggaran dan distribusi sistem APBD kami dalam menggerakan sistem ekonomi pemerintahan di Sulsel ini," bebernya.

Dengan begitu, andil APIP dan BPK dibutuhkan untuk melakukan pendampingan agar program-program pembangunan yang ada dapat berjalan dan dipertahankan.

Baca Juga: Ramadan 2021, Gubernur Sulsel Bolehkan Buka Puasa Bersama dan Tarawih di Masjid

Ke depan, lanjut Andi Sudirman, adalah kebijakan yang arahnya top - down, tetapi pelaksanaannya bottom - up untuk pengambilan keputusan.

"Kami juga menginginkan inspektorat dan jajaran auditornya menjadi dokter pribadi bagi provinsi dan kabupaten-kota. Kami ingin menjadikan OPD-OPD kami bisa bertanya dan memperhatikan rekomendasi yang ada," harapnya.