Aparatur Desa Dituntut Inovatif dan Berkolaborasi dengan Berbagai Pihak

7 April 2021 11:22 WIB
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja saat membuka Forum Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 di Bandung, Selasa (6/4/2021).
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja saat membuka Forum Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 di Bandung, Selasa (6/4/2021). ( Dok. Humas Pemprov Jabar)

Bandung, Sonora.ID - Aparatur desa dituntut lebih inovatif dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini diyakini akan mendorong visi Jabar Juara Lahir Batin yang diterapkan dalam pembangunan desa.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja mengingatkan "Jabar Juara Lahir Batin" hanya dapat diwujudkan jika desa/kelurahan di kabupaten/kota bergerak maju. Salah satu indikatornya adalah infrastruktur memadai desa yang dapat menstimulus pergerakan ekonomi.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar telah lama memiliki program Jamu (Jalan Mulus) yang telah dicanangkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Baca Juga: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan BKKBN Jabar Raih Penghargaan MURI

"Indikator kedua adalah adanya akses keterhubungan antardesa," ucap Setiawan usai membuka Forum Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 di Bandung, Selasa (6/4/2021).

Menurutnya, banyak sekali daerah terhalangi sungai atau ngarai yang menghambat laju pergerakan manusia.

"Kita ada namanya program Jantung Desa atau Jembatan Gantung Desa," imbuhnya.

Untuk Jabar Juara Lahir Batin, perdesaan harus mulai menghasilkan inovasi dengan menggenjot Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan dan keilmuan.

"Karena kalau kita hanya sekadar membangun saja tanpa dikelola dengan baik itu pun akan jadi masalah," katanya.

Setiawan menegaskan, dalam perkembangannya, inovasi harus selaras dengan kemampuan menguasai dunia digital. Sehingga hasil produk desa ini bisa langsung dipasarkan oleh petani atau produsen ke pembeli melalui gawai.

"Dengan cara seperti itu otomatis bahwa desa ini akan langsung dipertemukan dengan para pembeli," kata Setiawan.

Selain itu, tutur Setiawan, pentingnya pemekaran desa guna mempercepat pelayanan publik. Maka ketika pemekaran kabupaten/kota yang saat sedang diajukan ke pemerintah pusat, otomatis desa-desa pun akan terbagi.

Baca Juga: Tingkatkan Jumlah Wisatawan, KA Wisata Kerjasama Dengan Disbudpar Kota Bandung

Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM Desa) Bambang Tirtoyuliono menjelaskan bahwa untuk mewujudkan visi tersebut harus melakukan kolaborasi dan inovasi.

"Kuncinya hanya satu yakni bagaimana kita mampu berkolaborasi dan berinovasi sesuai dengan visi misi Gubernur Jawa Barat yakni Jabar Juara Lahir Batin," tegasnya.

Bambang mengaku optimis pihaknya mampu mewujudkan kemandirian desa. Salah satunya dengan mensejahterakan masyarakat.

"Masyarakat sejahtera indikatornya simple saja bagaimana indikator Indeks Desa Membangun (IDM) ini bisa dipenuhi. Selain itu, juha harus diirinhi penerapan teknologi di pedesaan," tegasnya lagi.

Pasalnya, teknologi tersebut banyak membantu dalam memberikan informasi tentang berbagai potensi yang ada di desa.

"Ketika bicara hebatnya sebuah negara maka tidak bisa terlepas dari potensi provinsi. Begitupun dengan hebatnya provinsi tidak akan pernah lahir Kabupaten dan kota yang hebat dan desa adalah tumpuannya. Jadi tidak berlebihan jika kita harus memulai pembangunan dari desa secara simultan," imbuhnya.

Bambang menyebutkan Provinsi Jabar memiliki 11 prioritas pembangunan, salah satuanya gerbang desa. Program tersebut bukan hanya dikawal oleh DPM Desa melainkan seluruh stakeholder termasuk perangkat daerah di pemerintah pusat, provinsi Jabar, dan kabupaten/kota.

Baca Juga: BMPD Jabar Serahkan Bantuan Alat Pertunjukan Virtual ke Saung Angklung Udjo

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Benny Budiman memaparkan bahwa pemekaran penting dilakukan sebagai salah satu solusi memeratakan pembangunan.

"Dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang punya 7.000 desa, kita hanya 5.312 desa. Jadi perbedaan fiskalnya juga Rp1-2 triliun," paparnya.

Benny mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang cepat tanggap dalam merespons pemekaran daerah. Ini perlu diteruskan dengan data desa yang presisi, di mana peta spasial dan numerik dipadukan.

"Karena dengan berbasis data yang akurat maka batas desa juga nanti nggak akan ada konflik. Jadi harus batas itu dulu datanya presisi dulu," tutupnya.

EditorKumairoh
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
92.0 fm
98.0 fm
102.6 fm
93.3 fm
97.4 fm
98.9 fm
101.1 fm
96.7 fm
98.9 fm
98.8 fm
97.5 fm
91.3 fm
94.4 fm
102.1 fm
98.8 fm
95.9 fm
97.8 fm
101.1 fm
101.1 Mhz Fm
101.2 fm
101.8 fm