Makassar, Sonora.ID - Kebijakan Wali Kota Makassar Danny Pomanto yang akan merombak total seluruh Ketua RT RW menuai pro kontra.
Salah satu tanggapan datang dari Muhammad Kurnia yang merupakan Ketua RW 04, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala.
Menurut Kurnia, keputusan Wali Kota Danny Pomanto bukan hal yang mengejutkan dan tiba-tiba. Sebab, jauh hari setelah Danny Pomanto terpilih, kebijakan tersebut adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari.
Baca Juga: Imbas Dinonaktifkan Ketua RT RW Ancam Demo, Wali Kota Makassar: Silahkan, Kasi Banyaki
Ia pun menilai, hal itu sangat biasa dalam politik dan pemerintahan. Hanya saja, ia mencatat ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dari langkah kebijakan tersebut.
"Pertama yaitu siapa yang mengusulkan menjadi Plt apakah Lurah atau Timses (Tim Sukses). Kedua, bagaimana kriteria RT RW yang diusulkan apakah dari kalangan timses atau karena kinerja," ujar Kurnia di Makassar, Rabu (7/4/21).
Lebih jauh, Kurnia menuturkan, seharusnya Wali Kota Danny Pomanto tidak lantas mengeneralisir seluruh Ketua RT RW hanya karena berbeda pilihan politik.
Sebab nyatanya, masih banyak Ketua RT dan RW yang berkinerja baik. Kendati demikian, dirinya berharap Plt Ketua RT RW terpilih nantinya memiliki integritas tinggi.
"Bahwa ada perbedaan dalam dukungan itu sangat biasa dalam dunia politik dan harus diterima. Semoga yang menjadi PLT ketua RT RW adalah lebih baik dari yang digantikannya dan tidak punya risistensi dengan warganya," pungkasnya.
Seperti diberitakan Sonora.id sebelumnya, Wali Kota Makassar Danny Pomanto menonaktifkan jabatan seluruh ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota Makassar.
Baca Juga: Seluruh Ketua RT dan RW di Makassar Dinonaktifkan, Ini Alasan Wali Kota
Langkah ini diambil seiring kinerja Ketua RT RW yang dianggap belum mampu menopang pemerintahan.
"Kalau RT/RW tidak mendukung pemerintah kota, buat apa? Ini bukan politik nah. Jadi lebih baik kita resetting ini barang," ujarnya di Balaikota, kemarin.
Dia menganggap peran RT dan RW sangat penting dalam mengawal program pemerintah yang langsung menyasar warga.
Namun yang terjadi, kata Danny, mereka ada yang berusaha menggagalkan kegiatan Makassar Recover.
“Saya kasi kosong semua, mulai dari nol. Kita akan tunjuk Plt,” tambahnya.
Jabatan RT dan RW selanjutnya akan diisi pelaksana tugas. Sejauh ini belum ditentukan karena masih disusun formula yang tepat.
"Ini kami konsultasi dan kriterianya sementara disusun. Masa kita pilih yang robek itu dua kali tambah baik," jelasnya.