Makassar, Sonora.ID - Wali Kota, Danny Pomanto bakal merombak total struktur pemerintahan. Mutasi pejabat dilakukan dalam waktu dekat, terlebih diperoleh dukungan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Memang izinnya sekaligus, tapi prakteknya beliau punya arahan satu minggu ini dan ini. Bersambung ini barang, itu pengarahan teknisnya. Jadi istilahnya smooth dan sombere," ujarnya di Balaikota, Kamis (22/4/2021).

Danny mengatakan skema pengisian jabatan akan dijalankan sesuai aturan dan arahan pemerintah pusat.

Baca Juga: Revisi Perwali Dijadikan Legalitas Ganti Seluruh Ketua RT dan RW di Makassar

Dilakukan secara bertahap dan dimulai dari jabatan eselon tiga, seperti camat dan lurah. Dilanjutkan dengan posisi eselon dua.

Alasan mutasi yaitu kebutuhan. Pihaknya ingin mejalankan program pemerintahan secepatnya.

"Dimulai dari eselon tiga, karena ini Makassar Recover pen wilayahan. Disitu ada camat, lurah dan RT/RW," tambahnya.

Dia menambahkan resetting pemerintahan dikerjakan bersama Wakil Wali Kota, Fatmawati Rusdi.

Pihaknya tengah mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk melakukan mutasi.

Baca Juga: Minim Kontribusi, Wali Kota Makassar: Perusda Resetting Juga

"Bentar sore saya ini ke kantor kemendagri di Jakarta, kita tau mi pasti kalau dari sana sudah adami surat," jelasnya.

Dukungan melakukan mutasi sebelumnya disampaikan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian saat kunjungan kerja di Balaikota Makassar.

Dia menanggapi rencana pimpinan pemerintahan yang ingin mengatur kembali birokrasi sesuai tupoksinya masing-masing.

“Pemerintahan yang apik itu ketika pimpinan dan bawahan bisa bekerja sama dengan baik. Masing-masing orang kan punya warnanya sendiri termasuk Danny Pomanto. Sebaiknya bawahan mengikuti ritme atasan”,ungkap Tito.

Di singgung peluang di lakukannya mutasi, dia kembali berkomentar.

“Mutasi itu jika di butuhkan dan mendukung program percepatan pemerintah ya silahkan. Hanya saja perlu di ingat harus di lakukan secara santun dengan pendekatan massif. Tempatkan orangnya sesuai kebutuhan dan kemampuannya”,jelasnya.

Mendagri mengatakan bagi bawahan yang sering melecehkan pimpinan dan tidak mampu bekerja sama dengan baik perlu segera di evaluasi.

“Evaluasi aja bawahan yang bekerja asal-asalan. Orang yang hanya bisa mencela pimpinan dan tidak bertugas dengan baik sama halnya meminta untuk di ajari. Tempatkan orang yang mampu menjalankan kinerjanya dengan cekatan dan bisa mengikuti ritme pimpinan," tegasnya.

Baca Juga: Wali Kota Makassar Ungkap Dana Rp 300 Milyar Tak Bisa Dipertanggungjawabkan