Di tempat yang sama Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Hery Antasari mengungkapkan, perkembangan terkait program pemerintah pusat yang berkaitan dengan transportasi massal penghubung wilayah Bandung Raya. Pertama, yakni rencana pembangunan Bus Rapid Transit (BRT). 

Hery mengungkapkan, proyek pembuatan BRT ini menjadi salah satu upaya untuk mengurangi masalah transportasi di kawasan Bandung Raya.

Saat ini persoalannya semakin pelik mengingat mobilitas masyarakat yang semakin meningkat antar kota kabupaten di Bandung Raya.

Baca Juga: Dukung Larangan Mudik, DPRD Kalsel Tak Ingin Muncul Klaster Baru

"Program pengembangan BRT ini kita laporkan. Mudah-mudahan 2022 dan 2023 ada tambahan BRT di Bandung. Ini inisiasi pusat, kami diamanatkan mengawal dengan ketat," ungkap Hery.

Masih berkaitan solusi transportasi, Hery menuturkan, pemerintah pusat juga akan menerapkan skema Buy The Service (BTS). Yakni sistem jasa layanan angkutan melalui pihak ketiga, dengan tujuan utama menguatkan konektivitas antar daerah.

Hery menyebutkan, seluruh skema BTS ditangani oleh pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah hadir sebagai penerima manfaat saja.

"Ini berbasiskan bis sama, tetapi program pemerintah pusat dengan skema buy the service. Ini juga melelangkan program penyediaan prasarana bis untuk beberapa trayek. Ada lima trayek yang meliputi Bandung Raya, tapi sebagian besar ada di Kota Bandung," papar Hery.

Baca Juga: Dilarang Mudik Lebaran, Doni Monardo: 4 Orang Meninggal Tiap Jam

"Skemanya ini membeli layanan dan dilelangkan kepada pihak ketiga oleh penerintah pusat, siapa operatornya. Kita hanya mendapat manfaatnya, pemerintah pusat membeli layanannya lewat lelang," imbuhnya.

Selain itu, Hery memaparkan, Pemerintah Provinsi juga sudah menyiapkan proyek perkeretaapian Bandung Raya. Saat ini, Pemprov tengah mengejar prastudi kelayakan atau final business case. Dengan harapan bisa segera melaksanakan lelang investasi untuk Kerjasama Pemerintan dengan Badan Usaha (KPBU).

Baca Juga: Pemprov Bali Ketatkan Perbatasan, Larangan Mudik Diperluas hingga 24 Mei 2021

"Kita laporkan Perkeretaapian Bandung Raya, ini program provinisi. Kita punya 7 koridor, lima di provinsi melintas kota kabupaten dan dua di Kota Bandung. Saat ini yang sedang digarap salah satu di antaranya, yang outline business case (obc) sudah selesai," tutur Hery.

"Tahun ini mudah-mudahan FBC dan tahun depan sudah lelang investasi. Mudah-mudahan sudah bisa ada semacam groundbreaking awal di tahun depan untuk Perkeretaapian Bandung Raya," pungkasnya.

Baca Juga: Kedapatan Mudik Disuruh Balik Kanan, Petugas Dishub Banjarmasin Dituntut Jeli