Makassar, Sonora.ID - Sekretaris Dinas Pendidikan, Amalia Malik keberatan menyusul instansinya dituduh melakukan pungutan liar. Bentuknya yaitu tanda tangan dengan besaran Rp 2 juta.
Dia meminta guru dan kepala sekolah yang mengadu ke Wali Kota membuktikan pernyataannya. Dirinya tak tahu menahu soal adanya pungli tersebut.
"Saya berharap guru yang bersangkutan yang melapor (ke Wali Kota Makasssar) bisa membuktikan," katanya, Kamis (20/5/2021).
Baca Juga: Petugas Posko Penyekatan Mudik Diminta Hindari Pungli
Amalia menyatakan isu soal jual beli tanda tangan tersebut bermula saat pihaknya menyampaikan ke guru dan kepala sekolah soal surat edaran dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah ihwal kenaikan pangkat.
"Ada tim independen yang mengevaluasi guru dan kepala sekolah. Pada saat itu pemeriksaan dokumen, kemudian diserahkan ke tim independen yang mempunyai sertifikasi untuk melakukan assessment," kata Amalia.
Amalia melanjutkan bahwa tim yang menilai mengecek kredit atau poin dari guru. Hal itu untuk memastikan apakah sudah mencukupi atau tidak.
"Memang ada beberapa guru yang mengalami hambatan karena tidak memiliki penelitian dan jurnal sehingga dia membayar jasa orang untuk membuatkan dia," tuturnya.
Baca Juga: Era Pandemi Covid-19, Polri Amankan Rp 325 M Dana Hasil Pungli
Menurutnya, uang 2 juta tersebut untuk membayar jasa. Setelah hasil dari tim independen itu keluar melaui berita acara, pihaknya langsung menyerahkan ke BKPSDMD, dari BPKSDMD ajukan ke KASN.
"Kalau keluar SK-nya guru bersangkutan juga langsung ambil di BPKSDMD," kata dia.
Selain itu, Amalia mengatakan sudah memberikan klarifikasi ke Komisi D DPRD Makassar dan Wali Kota Makassar terkait masalah tersebut.
"Kita sudah klarifikasi di komisi D DPRD kemarin dan Wali Kota Makassar. Sudah selesai," tambahnya.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto geram usai menerima laporan pungli. Pihaknya menegaskan perbuatan itu tidak boleh dibiarkan.
Baca Juga: Gubernur Sumsel Herman Deru Ajak Masyarakat Tak Dukung Praktek Pungli
Olehnya, perombakan besar-besaran akan dilakukan di instansi pendidikan itu.
“Resetting pemerintahan total. Salah satu dievaluasi total itu Disdik,” tegasnya.
Dia menambahkan sudah lama meniliki keinginan merombak total SKPD. Laporan terkait pejabat yang tidak memiliki integritas sudah dikantongi jauh sebelum menjabat sebagai Wali Kota periode kedua.
“Sudah lama sebelum saya dilantik. Termasuk (jual beli foto saya) makanya saya bilang foto lama foto saya. Saya belum pernah foto baru,” ucapnya.
Danny memiliki harapan usai melakukan perombakan pejabat dan seluruh staf Disdik Makassar. Ia berharap membawa instansi itu ke arah yang lebih baik dalam memajukan pendidikan di Makassar.