Provinsi Jawa Barat Kembali Raih WTP Kesepuluh Berturut-Turut

28 Mei 2021 20:15 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar terkait Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020, di Ruang Sidang DPRD Jabar, Jumat (28/5/2021).
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar terkait Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020, di Ruang Sidang DPRD Jabar, Jumat (28/5/2021). ( Indra Gunawan)

Bandung, Sonora.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) mendapatkan opini keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk kesepuluh secara beruntun dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar terkait Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020, di Ruang Sidang DPRD Jabar, Jumat (28/5/2021).

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas LKPD Jabar Tahun 2020, Jabar mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk yang kesepuluh.

Baca Juga: Pemkot Denpasar Pertahankan Opini WTP 9 Kali Berturut Dari BPK RI

"Alhamdulillah, hari ini tadi wakil ketua BPK pusat menginfomasikan bahwa Jawa Barat kembali pengelolaan keuangannya baik sehingga mendapat WTP yang kesepuluh kalinya. Ini menandakan konsistensi dan prudential keuangan kita yang luar biasa," ucap Gubernur.

Diraihnya opini WTP beruntun tentu ada kekurangan, dari 27 kota/kabupaten di Jabar, ada dua daerah yang tidak mendapat WTP, yaitu Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Bandung Barat.

"Tahun lalu 27 daerahnya WTP tahun ini berkurang dua, yaitu Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Bandung Barat. Jadi kita akan lakukan pembinaan agar tahun depan seluruh Jawa Barat pengelolaan keuangannya harus paripurna dan baik, kira kira begitu," paparnya.

Rapat Paripurna DPRD Jabar terkait Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020, di Ruang Sidang DPRD Jabar, Jumat (28/5/2021).

Selain itu, Gubernur akan menindaklanjuti catatan, temuan dan rekomendasi dari BPK dalam meningkatkan good coorporate government (GCG) di Pemda Provinsi Jabar.

"Kami berharap melalui temuan, rekomendasi, catatan kami akan terus meningkatkan good cooperate goverment dan tentu akan menindaklanjuti semaksimal mungkin semua yang direkomendasikan," tegasnya.

Gubernur berharap konsistensi WTP di Pemda Provinsi Jabar bisa dipertahankan, untuk selanjutnya di  tahun depan, dapat memperbaiki kekurangan - kekurangan yang ada.

Baca Juga: Kas Tekor, BPK RI Ganjar Pemprov Sulsel Opini WDP

"Oleh karena itu kita berharap konsistensi ini menunjukkan bahwa reformasi sudah berjalan dengan baik dari sisi keuangan tinggal kita tutup tutup lagi supaya ketidaksempurnaannya diperbaiki tahun depan," imbuhnya.

Tak lupa, Gubernur mengapresiasi seluruh pimpinan dan jajaran perangkat daerah Pemda Provinsi Jabar yang terus bekerja keras untuk mewujudkan pencapaian tersebut.

"Perkenankan saya memberi apresiasi juga kepada seluruh pimpinan dan jajaran perangkat daerah pemerintah provinsi Jawa Barat, yang telah bekerja keras dan terus berupaya memperbaiki berbagai hal dalam kualitas keuangan pengelolaan, pelaporan," imbuhnya.

Rapat Paripurna DPRD Jabar terkait Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020, di Ruang Sidang DPRD Jabar, Jumat (28/5/2021).

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengucapkan selamat kepada Pemda Provinsi Jabar atas pencapaian 10 kali mendapat opini WTP dari BPK RI.

Tentunya hal itu hasil kerja keras dari seluruh unsur pemerintah daerah dan dengan dukungan DPRD Jabar.

Ia berharap pencapaian tersebut dapat mewujudkan visi misi Jawa Barat yang Juara Lahir dan Batin dengan inovasi dan kolaborasi.

"Semoga pencapaian ini dengan catatan - catatan yang disampaikan wakil ketua BPK, ini akan terus memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
92.0 fm
98.0 fm
102.6 fm
93.3 fm
97.4 fm
98.9 fm
101.1 fm
96.7 fm
98.9 fm
98.8 fm
97.5 fm
91.3 fm
94.4 fm
102.1 fm
98.8 fm
95.9 fm
97.8 fm
101.1 fm
101.1 Mhz Fm
101.2 fm
101.8 fm