Makassar, Sonora.ID - Perangkat kerja daerah perlu meningkatkan realisasi penyerapan anggaran tahun 2021.

Sebab tercatat ada 30 instansi yang penyerapan anggarannya masih dibawah enam persen.

Hal itu terungkap saat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi program atau kegiatan APBD Makassar triwulan pertama tahun 2021 di ruang Sipakatau, Senin (31/5/2021).

Baca Juga: Usut Masalah Disdik Makassar, DPRD Sepakat Bentuk Pansus

Berdasarkan data yang dihimpun, total serapan anggaran baru sekitar Rp 303 milyar lebih atau 6,49 persen dari total APBD sebesar Rp4,677 triliun. Sedangkan untuk fisik 8,47 persen.

Realisasi serapan anggaran tertinggi yaitu Satpol PP dengan realisasi keuangan 18,07 persen dan fisik 18,07 persen.

Sementara secara umum ada 30 pengguna anggaran dengan daya serap terendah.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Pertahankan Opini WTP dari BPK

Yang paling rendah Dinas Pertanahan dengan serapan baru 0,13 persen dan fisik satu persen.

Disisi lain ada 4 instansi yang belum melaporkan, diantaranya bagian administrasi pembangunan, bagian ortala, bagian protokol dan bagian kesejahteraan rakyat.

Wali Kota, Danny Pomanto mengatakan kondisi penyerapan anggaran yang rendah biasa terjadi karena masih dalam momen transisi pemerintahan.

Selain itu, sikap instansi yang bersangkutan. Seperti enggan membelanjakan anggarannya.

"Khusus untuk belanja, semua untuk Makassar Recover segera dibelanjakan. Ini kenapa lamban padahal sudah ada payung hukumnya," ujarnya.

Danny menekankan kepada semua perangkat daerah untuk melakukan percepatan.

"Ini Dinkes saya lihat rendah juga, saya menjunjung tinggi transparansi, belanjakan cepat itu," tegasnya.

Baca Juga: Terjadi Penghemat Anggaran Sebesar Rp 7 Miliar Lebih Pada Pilwali Denpasar Tahun 2020 Lalu