Banjarmasin, Sonora.ID - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung penuh disahkannya UU Praktik Kefarmasian pada tahun 2022. Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil menilai UU ini sangat penting dan mendesak, agar praktik kefarmasian memiliki payung hukum. 

Pada Jumat (4/6/2021) kemarin, Brigjen Mufti Djusnir, Apt- mewakili Masyarakat Farmasi Indonesia Bersatu (FIB) menyerahkan langsung draft RUU tentang Praktik Kefarmasian yang telah disusun oleh Tim FIB kepada Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj.

Tampak hadir pula Prof apt Mahdi Jufri, Presidium FIB (apt Fidi Setyawan, apt Hasan Ismail, apt Makrufik), Drs Karyanto, apt Robby Sondakh dan apt Iswantoro.

Baca Juga: Soal Investasi Minuman Keras, PBNU: Lebih Banyak Mudharatnya

Pada saat diskusi, KH Said Aqil Siroj menjelaskan bahwa Tim PBNU nanti akan mengkaji terlebih dahulu. Ada lembaga kesehatan, lembaga hukum yang sekaligus adalah staf khusus Wapres RI.

“Semoga dari sini dapat berhasil Insya Allah. Insya Allah kita dukung 100 persen,” tegasnya.

Pihaknya juga akan berkomunikasi dengan kader-kader di PKB. Said meyakini bahwa masukan dari NU pasti akan didukung.

“Nah ini perlu sinergi dari semua pihak, kepada pemerintah harus kita sampaikan dengan transparan, dengan indah dan konsep yang matang,” tuturnya.

Urgensi dan Mendesak: RUU Praktik Kefarmasian

Farmasis Indonesia Bersatu (FIB) mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Praktik Kefarmasian sebagai pengganti RUU Kefarmasian (Omnibus Law).

FIB bersikap untuk mengambil alih legal drafter RUU Kefarmasian ini yang merupakan tindak lanjut dari hasil Mukernas III FIB pada Januari 2021 lalu.

“FIB telah membentuk tim Ad Hoc RUU Praktik Kefarmasian yang menyiapkan naskah akademik dan draf RUU Praktik Kefarmasian,” ungkap Ketua Dewan Presidium Nasional FIB, Fidi Setyawan.

Baca Juga: Islam Disebut Agama yang Arogan, Begini Tanggapan PBNU

Keberadaan UU Praktik Kefarmasian yang memiliki keluasan cakupan praktek kefarmasian akan meningkatkan keselamatan pasien (patient safety) dan juga perlindungan masyarakat akibat penggunaan perbekalan farmasi yang serampangan pada hewan maupun tumbuhan.

Dewan Presidium Nasional FIB, Hasan Ismail menjelaskan saat ini, perlu dukungan dari seluruh elemen masyarakat, khususnya yang terkait dengan penyusunan undang-undang.

“Hari ini kami melakukan audiensi dengan PBNU untuk mendapatkan dukungan, agar RUU Praktik Kefarmasian dapat disahkan pada tahun 2022 mendatang,” jelasnya.

Brigjen Mufti Djusnir dan Prof Mahdi Jufri juga sepakat, agar RUU Praktik Kefarmasian dapat segera diberlakukan, supaya ada kepastian hukum dalam praktik kefarmasian yang sangat diperlukan dalam proses pengobatan dan menyehatkan masyarakat Indonesia.