Sonora.ID - Di tengah situasi pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia, berbagai aspek kehidupan terdampak negatif, termasuk perekonomian masyarakat yang mengalami penurunan.

Tak hanya itu, bahkan tak sedikit juga karyawan yang terpaksa mengalami Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK, padahal kebutuhan rumah tangga masih harus dipenuhi.

Tak berhenti di situ saja, pemerintah baru-baru ini mengeluarkan rencana untuk menjadikan bahan pokok atau sembako sebagai objek yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN.

Baca Juga: Sudah Masuk DTKS, Puluhan Warga SAD Jambi Bisa Nikmati Program Kartu Sembako

Dikutip dari Kompas.com, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) pun tidak tinggal diam dengan adanya rencana tersebut yang dianggap sebagai beban bagi pembeli atau masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Ketua Umum IKAPPI, Abdullah Mansuri menyebutkan bahwa ia berharap pemerintah menghentikan rencana tersebut, serta lebih memperhitungkan atau mempertimbangkan banyak hal sebelum akhirnya memutuskan kebijakan terkait dengan PPN tersebut.

Abdullah juga menyoroti kondisi pandemi saat ini yang memang memberikan pengaruh pada perekonomian.

Baca Juga: Hambat Perekonomian Daerah, DPRD Sulut Minta Presiden Jokowi Hapus PPN Pertanian

“Apa lagi kebijakan tersebut digulirkan pada masa pandemi dan situasi perekonomian saat ini yang sedang sulit,” ungkapnya.

Pihaknya melihat rencana ini justru akan menambah beban masyarakat, mengingat objek yang dikenai PPN adalah kebutuhan pokok, seperti beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, buah, sayur, ubi, bahkan hingga bumbu-bumbuan.

Padahal, tanpa diberlakukannya PPN saja, saat ini pedagang pasar tengah megalami kondisi yang serba sulit, karena omzetnya menurun hingga 50 persen sejak pandemi melanda.

Baca Juga: Terlalu Mahal dan Tak Laku Dijual, Pedagang Daging Sapi Pilih Buang Dagangannya

Abdullah menyebutkan bulan lalu harga cabai melambung, diikuti dengan harga daging sapi yang belum stabil, dengan adanya PPN maka hal itu hanya menambah beban pedagang pasar.

“Mau dibebani PPN lagi? Gila. Kami kesulitan jual karena ekonomi menurun, dan daya beli masyarakat rendah. Ini malah mau ditambah PPN lagi, gimana enggak gulung tikar?” sambung Abdullah tegas.

Abdullah dengan tegas akan melakukan upaya protes kepada Presiden agar kementerian yang terkait tidak melakukan upaya yang justru membebani pedagang pasar hingga masyarakat.

Baca Juga: Awal Ramadan, Penjualan Daging Ayam Potong di Palembang Merosot

Artikel ini sudah tayang di Kompas.com, dengan judul ‘Sembako Bakal Kena PPN, Ikatan Pedagang Pasar Protes ke Jokowi’.