Banjarmasin, Sonora.ID - Atensi pasca PSU di Kalimantan Selatan, sampai dengan detik ini masih terasa. Buktinya, pasangan calon 02 yakni Denny Indrayana-Difri Darjat kembali menggencarkan serangan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dengan melayangkan asumsi maraknya money politic hingga mempermasalahkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) beberapa TPS, Denny Indrayana CS kembali layangkan gugatan.

Pengamat Politik sekaligus Akademisi dari Fisip Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Dr. H. Samahuddin Muharram, Msi pun angkat bicara. Meski Ia menilai gugatan ini sebagai deklarasi komitmen pengemban suara rakyat, namun perkiraan gugatan Denny diterima di MK hanya 50 persen.

Baca Juga: Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Banjarmasin Selatan Selesai, BirinMu Ungguli H2D

"Sangat disayangkan sebenarnya komentar dari salah satu pengamat politik yang intelek dan independen itu bahwasanya dia berkomentar soal money politic itu hanya berdasarkan asumsi semata tidak berdasarkan data,"ungkap Dosen Ilmu Pemerintah Fisip ULM ini saat ditemui Kamis (17/06) siang.

Menurutnya, komentar mengenai praktik money politic harus berdasarkan data tidak hanya asumsi semata.

"Dia berbicara money politic tapi tidak berdasarkan data, apalagi dia seorang akademisi," tambahnya.

Adanya tuduhan dan asumsi-asumsi negatif tersebut menurut Samahuddin dapat memancing atensi politik kian memanas.

Baca Juga: Pantang Menyerah, Denny Indrayana Akan Gugat Lagi Hasil Pilgub Kalsel

"Tim 01 bisa saja melakukan somasi, karena dia melakukan asumsi negatif, menuduh dan fitnah," tegas Koordinator Jaringan Demokrasi Indonesia (JADI) Kalsel ini.

"Harus diberikan warning kepada pengamat, bukan asal bunyi asal komentar tanpa pakai data,"ungkapanya lagi.

Disinggung soal keberhasilan gugatan Denny ke MK, Samahuddin mengatakan sedikit kemungkinan itu terjadi. Apalagi sangkaan Money politik sendiri bukan ranah MK.

"Saya rasa kemungkinan gugatan diterima sangat tipis, dan seharusnya tidak ada gugatan lagi. Persoalan politik itu bukan ranah MK, kalau kecurangan politik baru ranah Bawaslu untuk menindaklanjuti," imbuhnya.

Baca Juga: Nusantara Politica Research & Consulting Dianggap Tak Tercatat di PERSEPI, Survei Denny-Difri Dipertanyakan

Samahuddin juga menyoroti maraknya spanduk-spanduk yang memuat ujaran terima duitnya, jangan dicucuk urangnya, yang mana menurutnya ini merupakan pendidikan politik yang buruk untuk masyarakat. 

Samahuddin menyarankan sebaiknya kata-kata di spanduk bertuliskan seperti ini, jangan terima duitnya tapi pilih berdasarkan hati nurani.

"Hal-hal seperti itu merupakan pendidikan politik yang jahat, mestinya sebagai akademi itu harus memberikan pendidikan politik yang cerdas,"tuturnya.

Di akhir Samahuddin merekomendasikan kepada Denny Indrayana di kontestasi Pilkada mendatang sebaiknya mendaftar menjadi Bawaslu saja.

"Dalam rangka apa yang menjadi cita-cita Denny ingin Pemilukada yang sesuai keinginannya maka lebih baik tahun depan daftar jadi Bawaslu Kalsel saja," tutupnya.

Baca Juga: Samahuddin Sebut Tudingan Denny Indrayana Lukai Hati Masyarakat Kalsel