Sonora.ID - Berita mengenai lonjakan kasus positif Covid-19 kembali menjadi sorotan selama beberapa minggu belakangan ini, bahkan kemarin, kasus positif harian menembus rekor baru di Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa memang seluruh masyarakat perlu untuk lebih ketat lagi membatasi diri untuk beraktivitas di luar rumah, dan perlu adanya kebijakan tegas dari pemerintah untuk pembatasan tersebut.

Gagasan tersebutlah yang diutarakan oleh Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Netty Prasetiyani yang berharap pemerintah mengambil skenario untuk memberlakukan kembali PSBB atau lockdown.

Baca Juga: Pecah Rekor, Kasus Harian Covid-19 di Indonesia Tembus Diangka 20.574

Diketahui bahwa, pada 24 Juni 2021, kemarin, penambahan kasus positif Covid-19 mencapai 20.574 orang.

Netty berharap dari angka yang tinggi tersebut, pemerintah tak hanya melemparkan tanggung jawab kepada pihak pemerintah daerah.

“Pemerintah harus berani mengambil skenario PSBB ketat atau lockdown, terutama di daerah dengan zona merah. Pemerintah pusat harus bergerak cepat dan jangan melemparkan tanggung jawab kepada pemerintah daerah,” ungkapnya seperti yang dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga: Asrama Haji Bakal Siapkan 3.465 Kamar untuk Isolasi Pasien Covid-19

Meski saat ini pemerintah tengah melakukan PPKM mikro, namun Netty menyoroti bahwa hal ini memberikan dampak psikologis yang jauh berbeda dengan diberlakukannya PSBB.

Pasalnya, PSBB memiliki aturan yang lebih ketat dan lebih luas, sehingga psikologis masyarakat juga menjadi lebih takut untuk melakukan aktivitas di luar rumah.

“Secara psikologis masyarakat lebih takut untuk melakukan mobilitas dan kampanye diam di rumah lebih berhasil,” sambung Netty menegaskan.

Baca Juga: Dituding Dapat Endorse Untuk Mengaku Positif Covid-19, Kiki Eks CJR : Enggak Ada Otaknya

Pihaknya juga menyoroti keberhasilkan PSBB yang dilakukan bebeapa saat yang lalu, karena berhasil menurunkan penggunaan alat transportasi publik dan kunjungan ke pusat keramaian secara signifikan.

Sedangkan hal ini tidak terjadi pada saat diberlakukannya PPKM mikro, karena merasa tidak ada pembatasan yang ketat dari pemerintah.

“Pasar, mal, alat transportasi publik tetap penuh dan ramai,” tegasnya.

Baca Juga: PPKM Kota Palembang Merujuk Pada Kebijakan Perwali PSBB Tahun 2020

Artikel ini sudah tayang di Kompas.com, dengan judul ‘Pemerintah Diharapkan Berani PSBB atau Lockdown, Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Pemda’.