Banjarmasin, Sonora.ID – Penerapan protokol kesehatan yang ketat dan vaksinasi yang lebih gencar diyakini menjadi salah satu cara untuk menekan kenaikan kasus positif CoVID-19 di Kalimantan Selatan.

Apalagi sejak beberapa waktu terakhir, kasus harian bukannya menurun namun justru melonjak drastis di atas 300. Bahkan data per 15 Juli 2021, kasus baru mencapai 493 di seluruh Kalimantan Selatan yang sebagian besar disumbang oleh Kota Banjarmasin.

Anggota DPRD Kalimantan Selatan, Muhammad Iqbal Yudiannoor mengungkapkan, perlu langkah tegas untuk kembali menekan pertambahan kasus saat ini.

Baca Juga: Aplikasi Whatsapp Menjadi Pilihan Dalam Mpls Tingkat Sekolah Dasar Di Kabupaten Sukoharjo

“Masyarakat harus menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat lagi agar jumlah positif CoVID-19 menurun,” tuturnya kepada Smart FM, baru-baru ini.

Tak hanya itu, Ia juga meminta masyarakat tak lagi memperdebatkan vaksin dan mau menjalani vaksinasi sebagai langkah proteksi terhadap risiko penularan CoVID-19.

Dengan cara tersebut, opsi untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tak perlu diambil pemerintah karena besarnya dampak bagi sektor perekonomian.

Namun jika protokol kesehatan sangat longgar dan cakupan vaksinasi masih sangat minim, menurutnya mau tak mau harus ada sikap tegas untuk penerapan PPKM di provinsi ini.

Baca Juga: Lampu PJU Semua Jalan Umum Protokol di Kota Semarang Dipadamkan Selama PPKM Darurat

Politikus PAN ini menyadari jika PPKM akan terus menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terutama PPKM Darurat seperti yang diterapkan di Pulau Jawa dan Bali beberapa pekan ini.

Dirinya menilai hal tersebut sangat wajar dan merupakan aspirasi masyarakat yang juga harus didengar dan dipertimbangkan.

Apalagi diakuinya, jika PPKM Darurat diterapkan di Kalimantan Selatan akan banyak sektor yang terdampak seperti halnya ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlaku pada tahun lalu.

Iqbal menambahkan, pihak yang kontra dengan PPKM Darurat harus mau mematuhi protokol kesehatan yang ketat ketika beraktivitas di luar rumah dan bersedia menjalani vaksinasi.

“Sebab kalau yang bersangkutan menolak atau kontra dengan PPKM Darurat tetapi tidak mematuhi protokol kesehatan dan tidak mau divaksin, sama saja tidak mendukung upaya penanggulangan pandemi secara tuntas,” tuturnya lagi.

Baca Juga: Aksi #SaveKPK Jilid II di Banjarmasin Ricuh Tuntut Kehadiran Ketua DPRD Kalsel