Bandung, Sonora.ID - Digelar secara virtual, Bank Indonesia di wilayah Jawa Barat menggelar Rapat Koordinator Wilayah Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Rakorwil TP2DD dan TPID) se-Jawa Barat Tahun 2021, sebagai salah satu upaya berkelanjutan untuk mendukung pemulihan ekonomi Jawa Barat, khususnya dalam hal percepatan digitalisasi ekonomi guna peningkatan daya saing dan pemberdayaan ekonomi, termasuk pengendalian inflasi bagi kesejahteraan masyarakat, SeLasa (27/7/2021).

Rakorwil ini mendapat dukungan baik dari kantor BI Koordinator Jawa Barat, kantor BI Cirebon maupun kantor BI Tasikmalaya. Secara resmi rakorwil virtual dibuka oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang bertindak sebagai tuan rumah acara serta sebagai Ketua TP2DD dan Ketua TPID Provinsi Jawa Barat, bersama Kepala Perwakilan BI Jawa Barat Herawanto. 

Penyelenggaraan Rakorwil TP2DD dan TPID 2021 merupakan wujud sinergi dan pembentukan wadah terhadap berbagai upaya percepatan dan perluasan digitalisasi yang telah ditempuh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Baca Juga: Mayoritas Muslim, Ekonomi Syariah di Kalsel Diyakini Tumbuh Pesat

"Transformasi digital dalam jangka pendek sangat relevan sebagai sebuah solusi di masa pandemi, dan dalam jangka menengah panjang menjadi katalisator percepatan mencapai cita-cita untuk mewujudkan visi Jawa Barat sebagai provinsi digital," kata Herawanto dalam sambutannya.

Lebih lanjut Herawanto mengatakan, langkah awal penguatan kelembagaan dalam mendukung transformasi digital di Jawa Barat telah ditempuh melalui penyelenggaraan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) tanggal 9 April 2021 lalu, yang ditindaklanjuti dengan respon positif dan antusias kepala daerah di seluruh kabupaten/kota untuk membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di masing-masing daerahnya.

"Pada hari ini, seluruh 28 daerah (provinsi/ kabupaten/ kota) telah resmi membentuk TP2DD tersebut. Gerak cepat ini sejalan dengan fungsi TP2DD yang bagi provinsi seperti Jawa Barat adalah wadah tempat Kepala Daerah merumuskan berbagai kebijakan dan strategi implementasinya melalui koordinasi dengan berbagai institusi/ otoritas terkait serta berbagai komponen perekonomian yang tercakup dalam kerjasama pentahelix," kata Herawanto.

Baca Juga: Banjarmasin Terapkan PPKM Level IV Versi KPC-PEN, Kadinkes Sebut Terlalu Buru-Buru

"Oleh karena itu, TP2DD diharapkan dapat mendorong berbagai inisiatif dan inovasi dalam mempercepat dan memperluas terbentuknya ekosistem digital, baik dari pemerintah, industri, UMKM dan masyarakat, dari kabupaten/kota sampai pelosok wilayah dari kawasan industri sampai area publik seperti sekolah, tempat ibadah hingga tempat pariwisata; dari perkantoran hingga perumahan, dari desa sederhana di ujung wilayah hingga mega modern cities; dan seterusnya sehingga ke depan terbentuk kawasan digital yang luas di Jawa Barat sebagai “The Future of West Java”," papar Herawanto.

Diketahui, dalam jangka pendek, TP2DD berperan sebagai wahana untuk semakin memperkuat komitmen, semangat dan motivasi Pemda dalam mempercepat dan memperluas ekosistem ekonomi keuangan digital, antara lain melalui elektronifikasi transaksi Pemda (ETPD) dan transaksi pembayaran oleh pelaku ekonomi dan masyarakat. 

"Upaya percepatan dan perluasan implementasi ETPD yang dilakukan Pemda dalam beberapa bulan terakhir telah berhasil meraih capaian kinerja yang menggembirakan. Jumlah Pemda yang termasuk kategori “pada tahap digital“ di Jawa Barat meningkat signifikan, dari 9 Pemda menjadi 20 Pemda pada posisi triwulan II tahun 2021," beber Herawanto.

Selain itu, berdasarkan hasil survei ETPD yang terakhir dilakukan oleh Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (atau Satgas P2DD) di tingkat pusat, peringkat Provinsi Jawa Barat secara nasional dalam implementasi ETPD juga berhasil merangkak naik dari 9 menjadi 3 besar. 

Baca Juga: Bank Indonesia di Wilayah Jabar Gelar Road To Fesyar 2021 Jawa Barat

Herawanto menambahkan, seluruh jajaran Bank Indonesia di wilayah Jawa Barat menyampaikan apresiasi atas prestasi luar biasa yang dicapai oleh Provinsi Jawa Barat.

Tidak hanya dalam transaksi keuangan, kata Herawanto, adopsi teknologi digital juga telah diterapkan oleh pemerintah daerah di Jawa Barat dalam upaya pengembangan ekonomi dan penguatan ketahanan pangan, termasuk pengendalian inflasi di Jawa Barat yang diwujudkan dalam strategi  pengendalian inflasi 4K, yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi dan Komunikasi efektif. 

Implementasi teknologi digital ini antara lain diwujudkan dengan dikembangkannya e-Logistik Jawa Barat, digital farming, Sistem Informasi Lalu Lintas Ternak Terintegrasi (SILAT), e-Fishery, kolaborasi dengan pelaku e-commerce, Petani Milenial, serta Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah (SILINDA). 

"Untuk provinsi seperti Jawa Barat, digitalisasi dalam program pengendalian inflasi menjadi hal yang harus semakin diwujudkan. Digitalisasi ini perlu dilakukan melalui berbagai inovasi dari sisi produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran maupun pembiayaan dan pembayaran," imbuhnya.

Baca Juga: Logistik Halal, Mata Rantai Terlemah Dalam Ekonomi Halal

Herawanto juga mengatakan, di masa pandemi, digitalisasi memberi kemudahan dalam mempertemukan produk barang dan jasa yang dihasilkan para penjual dengan kebutuhan masyarakat sebagai konsumen tanpa atau dengan pertemuan fisik secara minimal. 

Digitalisasi juga dapat mendorong kualitas dan kuantitas produksi. Lebih lanjut, digitalisasi dapat membantu ketersediaan pasokan, melalui implementasi teknologi dalam produksi sehingga menjembatani pertemuan antara sisi supply dan sisi demand secara lebih efisien. Jangkauan distribusi barang dan jasa juga akan lebih luas, karena teknologi digital mampu menerobos sekat jarak dan waktu. 

"Melalui TP2DD baik di level provinsi maupun kabupaten/ kota di wilayah Jawa Barat, selayaknya berbagai upaya tersebut terus didorong dan dikembangkan, sehingga akan semakin bermunculan program-program inovatif dalam pengendalian inflasi daerah," pungkas Herawanto.

Dalam rangka menggali dan memperkaya wawasan terkait digitalisasi ekonomi dan keuangan dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi, Rakorwil juga dirangkaikan dengan diskusi menarik yang menghadirkan narasumber pakar antara lain dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Bank Indonesia, dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat., serta para akademisi.

Selanjutnya, sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat yang telah berhasil melakukan inovasi melalui pemanfaatan teknologi digital serta mendorong perluasan ekosistem ekonomi digital di masyarakat, dalam Rakorwil, diberikan Apresiasi “Jawara Digital Ekonomi Jawa Barat 2021” (AJEG JABAR 2021) kepada Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Cirebon dan Kota Sukabumi sebagai 5 kabupaten/kota terbaik dalam implementasi digitalisasi ekonomi daerah. 

Penghargaan AJEG JABAR 2021 juga diberikan kepada Kota Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bekasi sebagai 5 kabupaten/kota terbaik dalam pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). 

Baca Juga: Menparekraf Ajak Mahasiswa Ikut Kembangkan Ekonomi Syariah Buka Lapangan Kerja