Balikpapan, Sonora.ID - Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kota Balikpapan telah mengajukan revisi peraturan daerah (perda) tentang Izin Membuka Tanah Negara (IMTN). Hal ini diungkapkan Kepala DPPR Kota Balikpapan Tatang Sudirja usai rapat dengar pendapat dengan komisi 3 DPRD Balikpapan, Rabu (28/7).

"Revisi perda IMTN tersebut, sebagai upaya untuk perbaikkan pelayanan. Karena banyak menjadi keluhan masyarakat, akibat terlalu lama dalam kepengurusan," ungkapnya.

Tatang mengungkapkan, dengan di revisi perda IMTN ini, untuk lebih  menyederhanakan kepengurusan, sehingga masyarakat tidak terlalu lama menunggu proses pembuatanya. Selain itu,  untuk mendukung program penanganan banjir yang menjadi prioritas Wali Kota , pihaknya juga akan melakukan perbaikkan koridor Sungai Ampal dan Ahmad Yani.

Baca Juga: DPRD Kalsel Kritisi Syarat Sudah Vaksin bagi Pelintas Pos PPKM Level 4

“Kemudian pembuatan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL), yang jelas masuk program prioritas Pak Wali Sungai Ampal,” ujarnya.

“Tapi kami kan penunjang untuk kajiannya saja, untuk operasionalnya di Dinas Pekerjaan Umum,” sambungnya.

Sedangkan untuk rencana detail tata ruang kota (RDTRK) sudah ada kesepakatan dengan DPRD.

“Rencananya dalam waktu dekat kita mempunyai RDTRK, sudah sepakat ada,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan Balikpapan Alwi Al Qadri mengaku, sangat mendukung  dihapuskan  Izin Memanfaatkan Tanah Negara (IMTN).

Baca Juga: Pangkalan TNI AL Balikpapan Serbu Kabupaten Paser dengan 258 Dosis Vaksin

“DPPRD mengharapkan IMTN itu dihapuskan, kita dukung saja, karena IMTN ini ribet,” tegas Alwi.

Alwi menjelaskan, hasil rapat dengan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) diketahui bahwa pengurusan IMTN menyulitkan warga. Karena juga rawan terjadi sengketa.

“Masalah pengurusan IMTN  yang rumit, apalagi kalau ada penyangga. Jadi pengurusan IMTN apabila ada penyanggah, itu 90 hari, itu juga tidak selesai. Bahkan ada IMTN sampai double. Jadi kita mendukung IMTN dihapuskan Karena sangat rentan untuk duplikasi,” tegasnya.

Perlu diketahui, adanya revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2014 tentang  Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) banyak dikeluhkan masyarakat sebab dalam perda tersebut surat segel yang belum didaftarkan permohonan haknya ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Balikpapan harus dimohonkan IMTN terlebih dahulu.

Perda  IMTN yang diharapkan mempermudah masyarakat untuk mengatasi masalah tumpang tindih lahan akibat kepemilikan segel sebagai salah satu syarat meningkatkan status kepemilikan lahan menjadi sertifikat hak milik justru sering dikeluhkan warga.

Baca Juga: Ketua PKK Balikpapan: Orang Dewasa Wajib Berikan Perlindungan pada Anak