Sonora.ID - Seiring dengan adanya lonjakan kasus baru virus corona beberapa minggu kemarin, angka minat dan keinginan warga untuk mendapatkan vaksin pun turut meningkat karena ingin melindungi dirinya dan keluarga.
Adanya keinginan yang meningkat tersebut adalah hal baik bagi pemerintah dan masyarakat, karena vaksinasi Covid-19 menjadi salah satu solusi dan harapan agar negara Indonesia bisa segera keluar dari kondisi pandemi ini.
Meski demikian, didapati bahwa di beberapa tempat, acara atau program vaksinasi ini justru menimbulkan kerusuhan dan kerumunan karena kurangnya management dalam jadwal dan teknis pelaksaan.
Baca Juga: Kunjungan Darurat, Puan Minta Kepala Daerah Jujur dan Detail Susun Strategi Tangani Covid-19
Bahkan diakui juga beberapa daerah mengalami kehabisan stok vaksin sehingga terlambat menggelar vaksin kedua, hal ini kemudian mengundang teguran keras dari Ketua DPR RI, Puan Maharani kepada pihak pemetintah.
Pasalnya, dirinya juga mendengar adanya laporan keterbarasan stok vaksin di daerah, yang menyebabkan vaksinasi tersebut menjadi terhenti.
“Kalau akses vaksin telah diperluas, sasaran vaksinasi semakin luas, pasokan dan distribusinya tidak boleh tersendat, justru harus semakin lancar,” ungkapnya menegaskan seperti yang dikutip dari Kompas.TV.
Baca Juga: Keberangkatan Haji Tahun Ini Dibatalkan, Puan: Demi Keamanan dan Keselamatan
Apa lagi saat ini, pihak pemerintah menyebutkan bahwa total vaksin yang sudah beredar di daerah dan siap diedarkan berjumlah 100,9 juta dosis vaksin.
Dengan angka tersebut, Puan menyatakan seharusnya vaksin mencukupi kebutuhan hingga beberapa waktu ke depan.
“Seharusnya aman untuk beberapa waktu ke depan, tapi kalau ada laporan stok vaksin di daerah kosong, berarti ada yang harus dibenahi dalam sistem data stok vaksin,” sambung Puan tegas.
Baca Juga: Stok Vaksin di Kota Medan Kian Menipis, Wali Kota: Agustus akan Stabil
Puan menegaskanya bahwa tidak boleh ada jeda atau selisih waktu yang terlalu lama antara proses data stok vaksin yang real di lapangan dengan data stok yang dipantau di pemerintah pusat.
Dengan demikian, data tersebut bisa menjadi pedoman atau patokan untuk mengetahui kondisi di lapangan.
“Sehingga kondisi stok sebenarnya di lapangan bisa terpantau setiap waktu dari pusat,” tegasnya menambahkan.
Baca Juga: Stok Vaksin di Sumut Menipis, Gubernur Surati Kemenkes Minta Tambahan 2 Juta Dosis Vaksin