Solo, Sonora.ID -Sekitar 45 buah baliho bergambarkan Ketua DPR RI, Puan Maharani yang bertuliskan “Kepak Sayap Kebhinekaan” terpasang banyak di penjuru Kota Solo.
Hal tersebut menjadi bahan sorotan pengurus BEM UNS. Zakky Musthofa Zuhad selaku Presiden BEM UNS memberikan komentarnya terhadap hal itu.
Ia menyebut bahwa politisi Indonesia saat ini sudah kehilangan kepekaan terhadap masalah yang sedang menimpa negara Indonesia ini terlebih saat masa pandemi seperti sekarang ini.
Ia menyanyangkan apa yang dilakukan para politisi tersebut, yang seharusnya orang-orang yang berada di golongan menengah atas bisa saling membantu mereka yang terdampak covid-19, ini malah menghambur-hamburkan uang hingga miliaran hanya untuk membuat baliho.
Zakky juga mengungkapkan, bahwa masyarakat saat ini sudah cerdas dan paham betul bila baliho-baliho tersebut semata-mata hanya untuk politik belaka.
Ia menyebutkan, bahwa iklan politik melalui baliho atau reklame seperti ini sudah terlalu kuno bagi para Milenial saat ini.
"Ini masih 2021 dan rentang waktu cukup lama, masih tahun 2024 kan, kenapa terlalu bernafsu? Apalagi dalam keadaan seperti ini," jelasnya.
Anak muda sekarang ketika dihadapkan dengan baliho-baliho politisi seperti itu malah menjadi muak dan malah menjadi anti terhadap politik. Mereka menganggap bahwa para politisi hanya melakukan pencitraan belaka tanpa adanya bukti yang nyata.
Rasa muak anak-anak muda terhadap baliho politik mereka tuangkan dengan menjadikan bahan candaan dan meme di dunia nyata mauoun di sosial media.
Baca Juga: Pandemi Covid-19, Kapolresta Solo Himbau untuk Tidak Berkerumun Saat Hut RI Ke-76
Akibat rasa muak tersebut baliho politik selalu menjadi bahan meme dan candaan baik di dunia maya maupun nyata. Mereka menganggap itu semua hanyalah guyonan atau candaan saja.
Julukan Queen of Ghosting disematkan mahasiswa untuk Puan Maharani. Julukan itu disematkan kepada Puan Maharani sebagai kritik karena Puan dinilai tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan.
Sebelumnya, julukan Quuen of Ghosting ini dilontarkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes).
Dalam kritiknya, BEM KM Unnes menilai produk legislasi yang dihasilkan DPR tidak berpihak kepada rakyat, misalnya saja revisi UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker. Serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya.
Dari dana yang dikeluarkan untuk membuat baliho tersebut, Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka juga ikut sumbangkan dana. Tapi ketika ditanya jumlah dana yang disumbangkan Gibran tidak berkenan untuk menyebutkan. Pemasangan baliho tersebut juga merupakan instruksi dari PDIP Pusat.
FX Hadi Rudyatmo selaku Ketua DPC PDIP Kota Solo mengungkapkan, bahwa pihaknya tidak ikut campur mengenai pemasangan baliho tersebut dan dirinya juga mengaku tidak tahu soal pemasangan karena tidak ada koordinasi dengan pihak DPC PDIP Solo.
"Itu langsung dari tim beliau, saya tidak memasang. Tidak ada komunikasi dulu ke kami, tiba-tiba sudah ada yang memasang seperti itu," tuturnya.