Banjarmasin, Sonora.ID - Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemko Banjarmasin tahun 2021 bisa dikatakan tergolong masih sangat rendah.

Sampai dengan Juli 2021 lalu, serapan anggaran baru menyentuh angka 39,78 persen dari atau sekitar Rp705 miliar lebih. Dari total anggaran sekitar Rp1,7 Triliun lebih.

"Memang kalau secara kalkulasinya masih jauh. Harusnya paling tidak 50 atau 60 persen. Sementara ini sudah enam bulan masih dibawah 50 persen," ucap Edy Wibowo, Kabid Anggaran Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Banjarmasin, saat dikonfirmasi Smart FM, di lobi Balai Kota.

 Baca Juga: Hanya Perpanjang Sepekan, Wali Kota Banjarmasin Klaim Mampu Turunkan Level PPKM

Edy merincikan, ada beberapa SKPD yang realisasi anggarannya paling rendah. Misalnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang baru terealisasi sekitar Rp60 Miliar lebih, atau 28,52 persen. Dari total anggaran sebesar Rp212 Miliar rupiah.

Kemudian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) yang baru terealisasi Rp7,6 Miliar lebih, atau sebesar 27,62 persen. Dari total anggaran sekitar Rp27,8 Miliar lebih.

"Kita belum kendalanya. Mungkin sudah melaksanakan pekerjaan fisik tapi tinggal proses pembayaran. Kemudian seperti Perkim ada pembebasan lahan yang tidak  bisa dibayarkan dan menunggu perubahan karena salah menempatkan kode rekening. Kita tunggu sampai Agustus atau September nanti," jelasnya.

Sebaliknya. Edy menerangkan, SKPD yang paling tinggi serapan anggarannya sementara ini adalah Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Yakni dari anggaran sebesar Rp21,8 miliar, sudah terealisasi sekitar Rp12 Miliar lebih atau 55,04 persen.

"Kalau di Dispora ini banyak terkait bantuan dana hibah. Seperti hibah KONI, FORMI termasuk juga Pramuka," tambahnya.

Selanjutnya, Dinas Perhubungan (Dishub) yang sudah terealisasi sekitar Rp26,3 Miliar lebih atau 54,10 persen. Dari total anggaran sebesar Rp48 Miliar lebih. Lalu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang sudah terealisasi Rp1 Miliar lebih atau 50,87 persen. Dari total anggaran sekitar Rp2,3 miliar lebih.

 Baca Juga: PPKM Level IV Jilid III. Wali Kota Banjarmasin Pastikan Tak Ada Vaksinasi Massal

"Rp1,7 Triliun itu belanja. terdiri dari APBD Murni dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik. Jadi nilai ini akumulatif seluruhnya. Secara keseluruhan memang paling besar dari APBD, sedangkan dari DAK sekitar Rp200 miliar," tuntasnya.

Melihat kondisi diatas. Edy pun mengaku khawatir, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun ini akan berpotensi cukup besar. Terlebih jika berkaca dengan tahun lalu, SILPA di lingkungan Pemko Banjarmasin mencapai sekitar Rp251 Miliar.

"Kita tunggu diperubahan. Karena ada pengurangan dan penyesuaian. Kita tentu tidak berharap juga SILPA tahun ini besar. Tapi kalau melihat dari pengalaman tahun lalu, potensi SILPA kembali besar itu ada," tutupnya.