Banjarmasin, Sonora.ID - Seakan ingin memberikan sindiran kepada Pemerintah terhadap penanganan pandemi Covid-19, belasan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalsel, melakukan aksi-aksi bagi-bagi sembako.

Maka dari itu, aksi dilakukan tepat di depan kantor Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Selatan yang berlokasi di jalan Jenderal R Soeprapto, Banjarmasin Tengah.

Berbagi Sembako yang mereka beri judul 'Aksi Simbolik' ini merupakan bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah  dalam menangani pandemi Covid-19, sebagai gambaran ekspresi, karena masyarakat menilai PPKM tidak efektif.

Baca Juga: Sempat Terpuruk Dihantam Pandemi, Perekonomian Kalsel Kini Tumbuh Positif

"Ini adalah satu simbol dan sindiran keras terhadap pemerintah. Apakah Dinsos juga sudah menjalankan tugasnya," ucap, Zikri Nurabadi, Koordinator Wilayah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Kalimantan, saat ditemui Smart FM di sela-sela aksi, Jumat (20/08) sore. 

Ia menekankan, cara ini juga sebagai bentuk sindirkan kepada Menteri Sosial (Mensos), yang berjanji mengucurkam dana besar selama penerapan PPKM.

"Pada nyatanya tidak ada bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Bahka PPKM ynag sudah beberapa kali diperpanjang ini kami anggap bukan sebuah solusi yang tepat," tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Faisal, salah satu peserta aksi. Ia mengatakan jika dilihat dari jumlah sembako yang dibagikan tidak seberapa, namun aksi ini sebagai gambaran ekspresi masyarakat yang menilai PPKM yang dilaksanakan sudah berjilid-jilid, nyatanya masih belum ada perubahan yang signifikan.

"Aksi simbolik terkandung filosofi, rakyat bantu rakyat, kemana pemerintahnya?," sindirnya.

Menurutnya, pemerintah harus memaksimalkan tiga instrumen kekuasaan yaitu instrumen law enforcement (penegakan hukum), instrumen keuangan dan instrumen leadership (kepemimpinan). Sebelum pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat, harus menyiapkan strategi yang matang. 

Baca Juga: Data Membengkak! Paket Sembako Warga Isoman di Banjarmasin Ditambah

Harapannya, melalui aksi ini, dapat mendorong perhatian pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan PPKM, Sebab selama ini kurang efektif.

Harus ada memberikan keadilan bagi masyarakat di tengah situasi pandemi. Artinya pengawasan PPKM berjalan, perekonomian masyarakat juga diperhatikan.

"Tidak efektif selain mematikan mata pencaharian sebagian masyarakat juga dinilai belum dapat meredam laju angka kenaikan covid," tandasnya.