Solo, Sonora.ID - Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Tengah II tengah merilis capaian kinerjanya hingga 31 Agustus 2021.

Beberapa capaian ini terkait dengan penerimaan pajak dan kepatuhan formal dari wajib pajak yang berada di wilayah kerja Kanwil DJP Jateng II. Kepala Kanwil DJP Jateng II, Slamet Sutantyo mengungkapkan bahwa secara garis besar capaian kinerja hingga Bulan Agustus ini cenderung mengalami kenaikan.

Beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berada di wilayah Kanwil DJP Jateng II memiliki realisasi penerimaan yang berbeda-beda.

Tercatat bahwa realisasi penerimaan mencapai 53,35%, atau dapat dikatakan sebesar Rp 6,654 triliun dari target utama yaitu Rp 12,474 triliun.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh beberapa pihak mulai dari Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jateng II Wiratmoko, Kepala Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan Kanwil DJP Jateng II Eko Budi Setyono, Kepala KPP Pratama Kebumen Yoepidha Laksmijarta Soemantri, Kepala KPP Madya Surakarta Guntur Wijaya Edi, Kepala KPP Pratama Surakarta Yunus Darmono, Kepala KPP Pratama Boyolali Mohamad Rifki Rachman, Kepala KPP Pratama Sukoharjo Agus Hernawanto Purnomo, serta Kepala KPP Pratama Karanganyar Yulianto Dwi Wiyatmo.

Baca Juga: Usung Tema 'Generasi Muda Sadar Pajak, Wujud Bela Negara', 1.276 Peserta Ikuti Kegiatan yang Serentak Diselenggarakan Kanwil DJP Jateng II

Realisasi ini juga tercatat mengalami pertumbuhan netto sebesar 0.95%. Pertumbuhan ini mengalami perubahan positif karena Pertumbuhan Ekonomi Nasional telaah mengalami pemulihan meskipun masih dalam masa Pandemi Covid – 19.

Capaian penerimaan pajak ini terdiri dari Pph Non Migas sebesar Rp 2,699,978,492,643 dengan kontribusi sebesar 55,2% dari target total peneriamaan, dan tumbuh minus sebesar 9,14% dari target.

Selain itu juga terdapat PPN dan PPnBM sebesar Rp 2,049,334,384,352 dengan kontribusi sebesar 41,95 dari target penerimaan, dan tumbuh sebesar 13,39% dari target. Selain itu juga terdapat pajak lainya Rp 210,017,117,801 dengan pencapaian sebesar 52,885, dan tumbuh sebesar 136,74% dari target.

Secara sektoral, penerimaan ini dikatakan masih didominasi oleh sktor Industri Pengolahan dengan konribusi sebesar 37,49% dari total realisasi penerimaan neto dan capaian pertumbuhan sebesar 2,48%.

Baca Juga: Direktorat Jenderal Pajak Riau Gelar Pajak Bertutur 2021

Setelah itu, disusul dengan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial, lalu Jasa Keuangan dan Asuransi, serta Pengadaan Listrik, Gas, Uap / Air Panas dan Udara Dingin.

Sedangkan untuk capaian kepatuhan formal penyampaian SPT Tahunan, sampai dengan Agustus 2021 telah mencapai 104,78% dari trajectory total target 764,095 SPT atau terealisasi sejumlah 720,569 SPT. Realisasi ini terdiri dari 45,245 Wajib Pajak Badan, 68,814 Orang Pribadi Non Karyawan, dan 606,510 Orang Pribadi Karyawan.

Selama periode Juli s.d. Agustus 2021, Kanwil DJP Jawa Tengah II juga menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti peringatan Hari Pajak dan Pajak Bertutur. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan semangat sadar pajak bagi masyarakat dan calon wajib pajak masa depan.

Pelaksanaan Hari Pajak dimeriahkan secara daring dengan menggelar webinar kepada calon wajib pajak masa depan dan webinar UMKM yang dikemas dalam bentuk Business Development Service(BDS).

Baca Juga: 7 Kantor Pelayanan Pajak Laksanakan Kegiatan Sita Serentak Periode II Tahun 2021

Sedangkan untuk pelaksanaan pajak bertutur yaitu dengan melakukan edukasi kepada siswa SD, SMP, SMA/SMK serta mahasiswa Perguruan Tinggi secara serentak dan diikut oleh seluruh unit instansi vertikal Kanwil DJP Jateng II.

Selain itu, berbagai kegiatan edukasi dan penyuluhan juga katif diselenggarakan dalam rangka mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi.

Sebagai informasi kepada masyarakat, bahwa saat ini Kanwil DJP Jateng II dan tiga unit instansi vertikal di bawahnya yaitu KPP Pratama Surakarta, KPP Pratama Boyolali, dan KPP Pratama Kebumen sedang mengikuti proses penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK).

Berdasarkan hal tersebut, dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan. Selain itu, seluruh usaha yang dikerahkan juga sangat diharapkan dapat mendukung pencapaian kinerja penerimaan yang terbaik.

Baca Juga: Berikan Kemudahan Bagi Wajib Pajak, DJP Atur Ulang Beberapa Dokumen Tertentu dan Samakan dengan Faktur Pajak