Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa akuntabilitas tata kelola keuangan juga masih perlu dioptimallkan. Menurutnya, meskipun secara administrasi sudah membaik, namun secara material masih perlu diperbaiki.
“Sinergi dan gerak langkah dari kebijakan apbn dan apbd masih belum berjalan secara maksimal. Sehingga perlu dilakukan perkuatan dalam menjaga sinergi dan pada yang sama kesinambungan fiscal itu sendiri,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengatakan bahwa pemerintah daerah belum optimal memanfaatkan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk mendorong pembangunan di daerah.
Dana Alokasi Umum yang seharusnya digunakan sebagai alat dalam memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat, serta mengurangi ketimpangan, justru digunakan mayoritas untuk belanja pegawai.
Demikian pula dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang memiliki korelasi positif dengan belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah menggunakannya sebagai sumber utama belanja modal.
“Padahal esensi DAK ini sebetulnya sebagai pelengkap, penunjang dari yang disebut dana keseluruhan TKDD maupun APBD,” sebutnya.
Baca Juga: Dibeberapa Daerah Vaksin Mulai Langka, Di Aceh Ribuan Vaksin Malah Terbuang Sia-sia