Selainitu Zaenur juga menekankan bahwa tindakan Makamah Agung yang menolak uji materi Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 secara tidak langsung menginformasikan bahwa t tindak lanjut hasil TWK menjadi kewenangan pemerintah.

Disini sudah jelas bahwa KPK tidak berhak melakukan pemberhentian 56 pegawai KPK yang tidak lolos TWK.

Akan tetapi segala keputusan dan tindak lanjut dari hasil tes diserahkan seutuhnya dari MA ke Presiden Jokowi sebagai Pembina tertingga kepegawaian.

“Menurut saya, pemerintah itu ya Presiden, dan KPK tidak diberi kewenangan untuk menindaklanjuti hasil TWK oleh MA,” imbuhnya. Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa 56 pegawai KPK akan diberhentikan dengan hormat pada 30 September 2021

Baca Juga: Jokowi: Groundbreaking Pembangunan Pabrik Baterai Kendaraan Listrik Pertama di Indonesia Bahkan di Asia Tenggara

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Dinilai Bersikap Lembek terhadap Isu Pemberantasan Korupsi “

TERKINI

Perkuat Kolaborasi Tingkatkan Layanan, PLN UP3 Palu dan 8 Pemda di Sulawesi Tengah Teken PKS PBJT-TL

22 November 2024 18:08 WIB

PLN Suluttenggo Siagakan 2.195 Personel untuk Kawal Pilkada Serentak

22 November 2024 18:03 WIB

Link Nonton Drama Korea When The Phone Rings dan Jadwal Tayangnya

22 November 2024 17:39 WIB

Prakiraan Cuaca Besok, 23 November 2024 di Jabodetabek, Cek di Sini!

22 November 2024 17:30 WIB