Sonora.ID - Presiden Jokowi melakukan peneguran kepada sang mantu Bobby Nasution dan juga beberapa kepala daerah lainnya yang memimpin di kawasan Sumatera Utara.

Terguran tersebut dilayangkan terkait serapan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang rendah.

Pasalnya anggaran tersebut tidak sedikit yakni berkisar antara Rp 1,8 Triliun dan masih mengendap di bank.

Anggaran tersebut termasuk salah satu yang paling besar untuk kawasan Medan.

Baca Juga: Hukuman Presiden Jokowi hingga Anies atas Vonis Bersalah Polusi Udara di Jakarta

"Yang paling besar di Medan. Nanti dicek," ujar Jokowi saat rapat bersama forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) se-Sumatera Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut di Medan, Kamis (16/9/2021).

Dari data yang ada pada 10 September 2021 realisasi APBD di Sumatera Utara hanya mencapai 55,2 persen.

Padahal rata-rata APBD yang masih mengendap di bank jauh lebih tinggi yakni Rp 1,3 Triliun.

Atas permasalahan tersebut Presiden Jokowi meminta agar anggaran dana tersebut dapat dipercepat agar bisa mendongkrak laju perkembangan ekonomi di daerah.

Baca Juga: Jokowi Kunker ke Sumut, 6000 Dosis Vaksin Disiapkan

Jika semua anggaran diproses dengan baik maka bukan tidak mungkin jika peredaran uang di kabupaten dan kota juga semakin banyak dan akan berdampak positif bagi perekonomian.

Adapun laju pertumbuhan ekonomi Sumut pada kuartal II 2021 sebesar 4,95 persen. Tanda-tanda pemulihan akibat tekanan Covid-19 mulai terlihat dari angka itu. Namun, inflasi bertengger di level 2,1 persen.

Hanya saja, sampai saat ini serapan APBD di Sumut masih rendah. Menurut data pada 10 September 2021, realisasi APBD Sumut baru 55,2 persen.  

"Hati-hati," kata Jokowi.

Untuk diketahui perekonomian Sumatera Utara cukup tergolong dengan realisasi investaso yang masih tinggi yakni penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 4,1 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 9,9 triliun.

Baca Juga: Pakar Nilai Jokowi Termasuk Presiden yang Bersikap Lembek Soal Isu Pemberantasan Korupsi

Untuk menjaga dan mempertahankan indicator ekonomi pemerintah terus menggelontorkan bantuan sosiak kepada masyarakat di kawasan Sumatera Utara.

Mulai dari PKH, Kartu Sembako, diskon listrik, bansos tunai, bantuan beras, Kartu Prakerja, BLT Dana Desa, subsidi kuota internet, subsidi UMKM, Banpres Produktif, PNM Mekar, hingga bantuan lainnya.

Bantuan tersebut digelontorkan untuk menekan dampak negatif Covid-19 bagi masyarakat, terutama yang tertekan secara ekonomi. Bantuan ini diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong laju ekonomi.

Baca Juga: Presiden RI Didampingi Gubernur Sumut Tinjau Langsung Pelaksanaan Vaksinasi dari Rumah ke Rumah

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Tegur Bobby Nasution karena Rp 1,8 Triliun APBD Medan Mengendap di Bank, Kepala Daerah Lain Juga "Dicolek".