Banjarbaru, Sonora.ID – Selama periode pertama kepemimpinannya, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor mengklaim bahwa tidak ada satu pun pejabat di lingkungan Pemprov Kalsel yang tersandung kasus korupsi.
Hal itu diungkapkannya di saat pencanangan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBH) BPS Provinsi Kalsel, di Kantor BPS Kalsel Jl Trikora Banjarbaru, pada Rabu (22/09).
“Alhamdulilah selama lima tahun terakhir ini tak ada pejabat di lingkungan pemerintah provinsi Kalsel yang berurusan dengan hukum akibat korupsi,” ungkap Sahbirin Noor dalam sambutannya.
Baca Juga: Dilantik Presiden, Birin-Mu Fokus Penanggulangan Covid dan Pemulihan Ekonomi Rakyat
Dikatakan gubernur yang akrab disapa Paman Birin itu, korupsi dapat menghambat kemajuan sebuah negara dan sulit bersaing dengan negara lain.
“Dengan pencanangan ZI (zona integritas) BPS Kalsel ini saya berharap dapat menghambat praktek-praktek korupsi sekaligus meningkatkan layanan publik,” harap Paman Birin.
Menurut Paman Birin, setelah 76 tahun merdeka, perlu dipertanyakan apakah negara ini sudah bisa lepas dari belenggu kemiskinan dan kebodohan. Contohnya, hingga kini apakah di Kalimantan sudah punya angkutan massal kereta api.
“Apakah sudah bisa memberikan kesejahteraan baik secara infrastruktur dan kebutuhan sosial lainnya,” ungkap Paman Birin.
Kepala BPS Kalsel, Yos Rusdiansyah mengatakan upaya pembangunan zona integritas di BPS Kalsel sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Selain BPS Kalsel, BPS HSU, BPS HST dan Banjarmasin juga melaksanakan pencanangan zona integritas.
“Output berupa inovasi telah banyak dihasilkan BPS Kalsel meski tantangan dan di tengah pandemi. Inovasi sudah menyentuh pada manajemen perubahan, manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas serta peningkatan layanan publik,” kata Yos Rusdiansyah.
Dalam Pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi wbh dan wilayah birokrasi bersih dan melayani wbbm, BPS telah melaksanakan pembinaan pengelolaan akuntabilitas kinerja, Pengaduan masyarakat, pembentukan satgas Covid serta meningkatkan Standar pelayanan publik dengan pelayanan statistik terpadu.
Baca Juga: Bakamla : Pembentukan Zona Integritas Demi Wilayah Bebas Korupsi