"Khusus terkait rekomendasi kelima, transformasi digital, menjadi langkah penting yang harus dilakukan secara terintegrasi, terstruktur dan massif," tegas Herawanto.
Transformasi digital, menurut Herawanto, dalam jangka pendek sangat relevan sebagai sebuah solusi di masa pandemi, dan dalam jangka menengah panjang menjadi katalisator peningkatan daya saing dan pencapaian cita-cita untuk mewujudkan visi Jawa Barat sebagai provinsi digital.
Diketahui, Kab. Sumedang dikenal sebagai wilayah di Jawa Barat yang telah memanfaatkan teknologi digital, baik dalam layanan akses publik, transaksi ekonomi dan keuangan serta transaksi pemerintah daerah. Kondisi ini telah menjadikan Kab. Sumedang dijuluki sebagai “Wajah Terbaik Digital West Java”.
Baca Juga: BI Jabar Kembangkan Metode Integrated Ecofarming Pada Klaster Strategis Mitra Binaan
Agar proses transformasi digital ini juga memberikan dukungan secara optimal terhadap upaya pemulihan dan pengembangan ekonomi serta pengendalian inflasi di Kab. Sumedang, Herawanto menyampaikan beberapa rekomendasi, seperti optimalisasi sektor pariwisata, optimalisasi sektor industri unggulan berupa tekstil dan makanan, implementasi digital farming untuk produk uggulan seperti padi, jagung dan ubi jalar dengan menggunakan smart greenhouse, Internet of Things (IoT) untuk mendeteksi cuaca dan otomatisasi kegiatan pertanian melalui ponsel.
Dalam pengembangan UMKM, digitalisasi sektor UMKM Kab. Sumedang dapat dilakukan melalui penggunaan big data analytic dan alat digital otomatis pembuat kemasan, perluasan implementasi Sistem Gerai UMKM Terpadu (SIMADU) untuk digitalisasi pencatatan keuangan, dan peningkatan partisipasi UMKM ke pasar ekspor.
Sementara dari sisi digitalisasi pembayaran di sektor pemerintah, Bank Indonesia menyampaikan rekomendasi upaya memperluas penerapan transaksi digital pada pajak dan retribusi daerah, memperluas implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah pada sektor retribusi baru, dan optimalisasi integrasi sistem informasi Pemkab.
Dari sisi pengendalian inflasi, rekomendasi adopsi teknologi digital diwujudkan dalam strategi pengendalian inflasi 4K, yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi dan Komunikasi efektif.