Sonora.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sampai dengan 17 September 2021 mencapai Rp 395,92 triliun atau 53,2 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 744,77 triliun.

Dari klaster kesehatan, ia mengatakan realisasi anggarannya mencapai 97,28 triliun atau 45,3 persen dari pagu.

“Pada Juli dan Agustus lalu kita melakukan blanja-belanja yang ekstraordinary seperti membangun rumah sakit darurat, mengkonversi asrama haji dan berbagai tambahan-tambahan isolasi terpusat oleh pemerintah. Juga pembagian obat yang melonjak tinggi, ini akan terlihat dalam belanja kita di bidang kesehatan,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita secara virtual, Kamis (23/09/2021).

Baca Juga: Menkeu: Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan 2020 Merupakan Prestasi

Jika dilihat lebih rinci, manfaat dari anggaran di klaster kesehatan tersebut antara lain, pembangunan rumah sakit darurat, pembagian paket obat untuk masyarakat, biaya perawatan untuk 477,44 ribu pasien Covid-19, insentif tenaga kesehatan untuk 1,07 juta nakes pusat dan santunan kematian untuk 397 tenaga kesehatan.

Anggaran juga digunakan untuk pengadaan 105 juta dosis vaksin, serta bantuan iuran JKN untuk 29,29 juta orang.

Selanjutnya dari klaster perlindungan sosial, anggaran yang telah terealisasikan hingga 17 September 2021 mencapai Rp 112,87 triliun atau 60,5 persen dari pagu.

Dana tersebut dipakai untuk pembiayaan PKH untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kartu sembako untuk 17 juta KPM, bantuan subsidi tunai untuk 10 juta KPM dan bantuan langsung tunai (BLT) Desa untuk 5,62 juta KPM.

Kemudian untuk pembiayaan program kartu pra kerja yang diberikan kepada 5,22 juta orang, bantuan kuota internet untuk 36,1 juta penerima, subsidi listrik untuk 32,6 juta penerima, BSU untuk 4,61 juta pekerja, serta bantuan beras untuk 28,8 juta KPM.

Selain itu, realisasi anggaran untuk program prioritas telah mencapai Rp 59,51 triliun atau 50,5 persen dari pagu sebesar Rp 117,94 triliun.

“Untuk program prioritas ini terutama untuk padat karya, dari Rp 117,94 triliun terealisasi Rp 59,51 triliun. Beberapa program masih perlu dieksekusi seperti untuk pariwisata dan ketahanan pangan serta fasilitas pinjaman kedaerah,” lanjutnya.

Baca Juga: Menko Airlangga: Realisasi PEN per 17 September Mencapai 53 Persen

Klaster dukungan UMKM dan Korporasi telah menyerap anggaran sebesar Rp 68,35 triliun atau 42,1 persen dari yang dianggarkan.

Beberapa manfaatnya antara lain untuk Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) 12,71 juta usaha, IJP untuk 2,12 juta UMKM dan 30 korporasi, penempatan dana bank dengan total penyaluran kredit Rp 428,52 triliun kepada 5,36 juta debitur.

Dana juga digunakan untuk subsidi bunga KUR untuk 4,96 juta debitur dan Non-KUR untuk 5,79 juta debitur, PMN untuk HK sebesar Rp 6,21 triliun, dan telah disalurkan bantuan PKL kepada 555 usaha.

Sementara itu, untuk insentif usaha, realisasi anggarannya telah mencapai Rp 57,92 triliun atau 92,2 persen dari pagu sebesar Rp 62,83 triliun.

“Untuk insentif usaha ini relatif sudah sangat baik, karena kita sudah belajar dari tahun lalu sehingga pelaksanaannya jauh lebih bagus. Identifikasi perusahaannya juga lebih baik, dan kita terus merespon kalau ada berbagai permintaan atau suara yang muncul dari para pengusaha terkait dengan kondisi usaha mereka,” tutup Sri Mulyani.