Bulukumba, Sonora.ID - Kabupaten Bulukumba tahun ini berhasil mencapai target nasional perekaman dokumen kependudukan. Baik itu e-KTP, akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA). 

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Sulsel Sukarniaty Kondolele mangapresiasi kerja keras pemerintah setempat dalam menggenjot pencapaian tersebut. 

Termasuk hadirnya inovasi Perekaman Masyarakat Hukum Adat (ramah adat) yang dilakukan Dukcapil setempat.

Menurutnya, inovasi tersebut berkontribusi besar dalam pencapaian target Dukcapil Bulukumba tahun ini.

Baca Juga: Akses Jalan Tol Makassar New Port, Masuki Tahap Persiapan dan Sosialisasi

Sebab seperti diketahui, di dalam wilayah Bulukumba terdapat Kawasan Adat Ammatoa yang masyarakatnya dikenal dengan Suku Kajang Ammatoa. Jumlah mereka pun cukup banyak.

"Nah ini adalah bukti nyata bahwa inovasi tersebut bisa mempermudah pelayanan kepada masyarakat dimanapun kapanpun. 

Termasuk masyarakat adat seperti di Kawasan Ammatoa juga tidak terkendala dengan pelayanan yang memang mendasar," ujar Sukarniaty, belum lama ini.

Tidak bisa dipungkiri, kata Sukarnity, pada 2020 lalu, Dukcapil Bulukumba belum berhasil menncapai target. Padahal, setiap tahun target terus meningkat.

Baca Juga: Calo E-KTP di Makassar Ditangkap, Biaya Dipatok Rp 200 ribu

Hal ini pun sempat membuat pihaknya selaku Dukcapil Provinsi Sulsel galau. 

Namun tahun ini, dalam waktu beberapa bulan saja, Dukcapil Bulukumba malah melebihi target nasional. 

"Untuk KIA saja, dari target nasional 32 persen, Bulukumna mencapai 34 persen. Ini tentu tidak lepas dari Pimpinan daerah," ucapnya.  

Sukarniaty menambahkan, ada beberapa daerah lagi yang rendah realisasi targetnya. Diantaranya, Tanah Toraja , Jeneponto dan Takalar. 

Sementara, Kepala Dinas Dukcapil Bulukumba Andi Muliyati Nur mengaku, sebelumnya, masyarakat Suku Kajang Ammatoa enggan merekam data kependudukan lantaran mereka merasa tidak memerlukan.  

Untuk itu, inovasi Ramah Adat tersebut sengaja memilih Kajang sebagai locus untuk program perekaman data kependudukan. 

Hal tersebut, kata Muliati, menjadi bagian implementasi Undang-Undang 23, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan hak identitas hukum.

Baca Juga: Ini Penyebab Disdukcapil Palembang Belum Terbitkan E-KTP untuk Transgender

 

"Kenapa menjadi locus kajang karena di kajang itu sangat sulit dilaksanakan melakukan penerbitan (e-KTP) di sana. Mereka tidak mau difoto dan mereka merasa tidak memerlukan administrasi kependudukan karena mereka hidup sederhana di dalam tidak pernah keluar-keluar," imbuh Muliati.

Berkat pendekatan yang dilakukan, dua tahun belakangan masyarakat setempat sudah bersedia direkam data kependudukannya.

Pihaknya dibantu oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Labkesdam) yang merupakan organisasi sayap Pengurus Besar Nahdlatur Ulama (PBNU). 

"Alhamdulillah kita sudah merekam hingga saat ini delapan dusun yang masuk Kawasan Adat Ammatoa itulah yang kita rekam jumlah warganya. Ada 3000 ribu lebih. Hampir semua sudah merekam kecuali mereka yang merantau. Tapi saat pulang, mereka bisa langsung melapor untuk segera direkam," pungkas Muliaty.  

Baca Juga: Layanan E-KTP Kembali ke Kecamatan Jelang Pilkada, Ini Alasan Pemkot Makassar