Dia menyebut alasan target PAD yang diturunkan, seperti lambatnya program resetting pemerintahan.
Terjadi karena terkendala izin dari Kemendagri, dimana kebijakan mutasi pejabat oleh kepala daerah bisa dilakukan setelah 6 bulan dilantik.
"Tadi kita sudah jawab bagian dari kebijakan kami, yang paling krusial penurunan PAD tidak bisa dihindari karena resetting sedikit terlamabat karena posisi undang-undang yang mengamanahkan sepert itu, posisi perizinan akibatnya seperti ini," jelasnya.
Selain itu, berdasar pada perhitungan dan data potensi pendapatan di Makassar.
"Itu bahkan bisa lebih, sehingga saya kira cadagan APBD bisa maksimal dan silpa bisa minimal," tambahnya.
Pemerintah kota tetap berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah (PAD). Strategi telah disusun, salah satunya melakukan pembaruan data potensi yang ada.
"Termasuk salah satu memperbaiki data sangat diupdate, tidak bisa diandalkan data sekarang masih banyak potensi di pendapatan lain tapi datanya yang lemah, kita perbaiki itu," tutupnya.
Baca Juga: DPRD Makassar Sikapi Penurunan Target PAD 2021: Biasa Saja