Makassar, Sonora.ID - Sejumlah fraksi DPRD menyoroti turunnya target pendapatan asli daerah (PAD) dalam perubahan APBD 2021.

"Setelah menkaji, kami pertanyakan PAD yang turun jadi 1,35 triliun dibanding target APBD pokok 1,68 triliun lebih. Itu mengalami penurunan 334 miliar turun 19,85 persen," ujar juru bicara fraksi partai gerindra, Kasrudi.

Hal itu dsampaikan dalam rapat paripurna di gedung DPRD, jalan AP Petterani.

Senada, Hasanuddin Leo menyanyangkan sikap pemerintah lantaran belum menjelaskan secara rinci alasan penurunan target PAD tersebut.

Baca Juga: DPRD Makassar Sambut Baik Kolaborasi Pemkot Makassar dan Pemkab Gowa Tangani Covid-19

Politisi partai PAN itu mendesak data asumsi dasar dan metode yang digunakan dalam perhitungan pajak dan retribusi daerah. Selain itu, menjelaskan faktor berpengaruh lainnya.

"Sangat disayangkan tidak dijelaskan alasan penurunan tersebut," jelasnya.

Dia memprediksi dampak yang bakal terjadi, program pembangunan akan terganggu.

"Sudah dipastikan nilai pembangunan, khususnya belanja langsung berdampak," sambungnya.

Baca Juga: DPRD Makassar Restui Pembelajaran Tatap Muka Jika Kondisinya Seperti Ini

Leo mendesak pembenahan sistem terhadap potensi pendapatan. Dalam kajiannya, target bisa saja dicapai jika mengoptimalkan potensi dan mencari yang baru.

Disebutkan contoh pajak penerangan jalan yang disetorkan PT PLN kepada pemkot. Diragukan kebenarannya seiring Bapenda belum mempunyai data potensi pajak tersebut.

"Hingga saat ini belum ada data potensi pada sektor pajak penerangan jalan," tambahnya.

Dewan juga mempertanyakan defisit anggaran sekitar Rp 587 miliar lebih dalam struktur rencana perubahan APBD 2021.

Rinciannya, pendapatan sebesar 3,57 triliun lebih dan belanja daerah sebesar 4,16 triliun rupiah. Ditutupi melalui pembiayaan netto.

Baca Juga: DPRD Makassar Restui Pembelajaran Tatap Muka Jika Kondisinya Seperti Ini

Dilain pihak, Wali Kota Makassar, Danny Pomanto memberikan penjelasan atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap perubahan APBD 2021.

Jawaban tersebut disampaikan saat pelaksanaan rapat paripurna yang digelar pada Rabu (29/9/2021).

Danny memberi apresiasi pandangan legeslatif. Seluruhnya dianggap sebagai masukan yang berharga.

Hal itu menandakan dewan telah menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawasan.

Baca Juga: DPRD Makassar Minta Penutupan Rumah Ibadah Selama PPKM Dikaji Ulang

"Fungsi legislasi memang harus seperti itu dan saya kira apa yang dijawab dari masukan DPRD sebagai penanda berjalan dinamis dan menjalankan fungsinya secara maksimal," katanya.

Dia menyebut alasan target PAD yang diturunkan, seperti lambatnya program resetting pemerintahan.

Terjadi karena terkendala izin dari Kemendagri, dimana kebijakan mutasi pejabat oleh kepala daerah bisa dilakukan setelah 6 bulan dilantik.

"Tadi kita sudah jawab bagian dari kebijakan kami, yang paling krusial penurunan PAD tidak bisa dihindari karena resetting sedikit terlamabat karena posisi undang-undang yang mengamanahkan sepert itu, posisi perizinan akibatnya seperti ini," jelasnya.

Selain itu, berdasar pada perhitungan dan data potensi pendapatan di Makassar.

"Itu bahkan bisa lebih, sehingga saya kira cadagan APBD bisa maksimal dan silpa bisa minimal," tambahnya.

Pemerintah kota tetap berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah (PAD). Strategi telah disusun, salah satunya melakukan pembaruan data potensi yang ada.

"Termasuk salah satu memperbaiki data sangat diupdate, tidak bisa diandalkan data sekarang masih banyak potensi di pendapatan lain tapi datanya yang lemah, kita perbaiki itu," tutupnya.

Baca Juga: DPRD Makassar Sikapi Penurunan Target PAD 2021: Biasa Saja