Banjarmasin, Sonora.ID – Pemerataan pelayanan publik di Kalimantan Selatan menjadi sorotan DPRD Provinsi yang melakukan monitoring sekaligus kunjungan kerja ke sejumlah daerah. Salah satunya ke Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam monitoring yang dilaksanakan akhir pekan lalu, Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Selatan, Rachmah Norlias mengungkapkan bahwa pihaknya ingin memastikan sistem manajemen pelayanan yang dilaksanakan di wilayah tersebut maksimal diterima masyarakat.

“Apalagi kan Kecamatan Anjir Muara ini dekat dengan perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga penting untuk memastikan sistem manajemen pelayanannya optimal dijalankan,” tuturnya dalam rilis yang diterima redaksi Smart FM Banjarmasin.

Baca Juga: Unik! Wali Kota Semarang Kenalkan Ronda Online Melalui Sistem CCTV

Letaknya yang sangat dekat dengan perbatasan provinsi tetangga, menurutnya juga mau tak mau jadi cerminan jalannya pelayanan kependudukan Kalimantan Selatan.

Ia mengungkapkan, salah satu hasil monitoring yang didapatkan adalah rencana pembangunan komplek perkantoran yang terpadu dengan Kantor Kecamatan Anjir Muara. Di mana saat ini, sudah ada 13 pelayanan publik yang berjalan dan diharapkannya dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat setempat.

Menurut Rachmah, dukungan penuh diberikan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terhadap rencana tersebut yang nantinya juga akan dibahas dalam rapat internal. Termasuk untuk mengupayakan masuk ke dalam pokok pikiran anggota dewan, sehingga pembangunannya menjadi prioritas.

Baca Juga: Kini, Kantor Pemerintah termasuk Mal Pelayanan Publik di Denpasar Terapkan Aplikasi PeduliLindungi

Dalam kesempatan yang sama, Camat Anjir Muara, Jaya Hidayatullah mengungkapkan bahwa dukungan dari pihak legislatif provinsi menambah semangat mereka untuk berbenah dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Terkait rencana pembangunan komplek perkantoran dan pelayanan publik terpadu, menurutnya tak hanya diisi oleh instansi pemerintahan saja, namun juga unsur TNI/Polri, salah satunya Koramil setempat.

“Hal itu kami upayakan agar semuanya dalam satu komplek kantor pemerintahan, tentunya juga untuk mempermudah urusan-urusan yang diperlukan oleh masyarakat,” jelasnya lagi.

Baca Juga: Pelayanan di MPP Palembang Dijadikan Percontohan Oleh Pemkot Metro

Terkait sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pembangunan, pihaknya juga didukung penuh oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Baik dalam penyediaan bangunan, hingga aplikasi yang diperlukan untuk pengurusan dokumen kependudukan masyarakat.

Mengingat, saat ini proses pengurusan dokumen juga dilakukan secara elektronik dan saling terhubung sehingga memerlukan perangkat komputer dan internet yang mumpuni untuk memaksimalkan pelayanan.