Makassar, Sonora.ID - Legislator DPRD merespon pemecatan sebanyak 30 petugas kebersihan di kecamatan tamalanrea.

Kebijakan itu diambil karena mereka berbeda pandangan politik saat Pilkada 2020 lalu.

Seperti dalam laporan yang diterima anggota komisi A bidang pemerintahan, Hamzah Hamid. Pihaknya menerima secara langsung aspirasi mereka.

"Saya kira pekerja sampah yang sudah mengabdikan dirinya sekian tahun membantu Makassar menjadi bersih, tapi hari ini menjadi korban politik yang selama ini tahunnya bekerja mengais sampah. Tapi namanya orang kecil bawahan selalu tinduk taat pada atasan," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (7/10/2021).

Baca Juga: Wali Kota Makassar Anulir Pemecatan 30 Petugas Kebersihan di Tamalanrea

Politisi partai PAN itu menyayangkan keputusan yang diambil oleh camat tamalanrea, Muhammad Rheza. I

Lantaran tidak mempertimbangkan dampak warga yang kehilangan pekerjaaan.

"Persoalan pilkada saya kira sudah selesai. Saat ini prinsipnya bagaimana kita kembali bekerja semua. Merangkul semua elemen masyarakat kita kan mau menigkatkan kesejahteaan masyarakat ditengah covid," sambungnya.

Baca Juga: Sampah Turut 'Membanjiri' Jalanan, Petugas Kebersihan di Banjarmasin Kewalahan

Aspirasi petugas kebersihan itu bakal disampaikan langsung ke Wali Kota Makassar, Danny Pomanto. Dianggap perlu direspon secepatnya.

"Bagaimana mengurangi angka kemiskinan. Tapi kalau seperti ini kebijakannya pemerintah kecamatan saya kira ini perlu disampaikan ke Pak Wali,"

"Karena 15 kecamatan hanya satu kecamatan ini yang semena-mena. Satu satunya camat yang memberhentikan petugas sampah bayangkan 30 orang tanpa alasan yang jelas," tambahnya.

Baca Juga: DPRD Makassar Soroti Penurunan Target PAD 2021, Ini Penjelasan Wali Kota

Dia menyebutkan kejanggalan kebijakan tersebut, seperti posisi mereka telah digantikan. Hal itu dianggap mencoreng wajah pemerintahan.

Terlebih, mereka yang menjadi korban merupakan orang kecil dan mengalami kesulitan di tengah pandemi covid 19.

"Dan jujur orang yang datang ini orang Tamalanrea. Bukan dari luar Tamalanrea. Menurut informasi dari mereka seperti itu.

"Tapi ini kan saya pernah komunikasi dengan Pak Camat ini terkait dengan laporan tim. Ini tidak mendukung sehingga tim ini mau memasukkan orang orangnya untuk bekerja,"

"Itulah jadi persoalan karena mereka sudah digantikan. Nantilah bagaimana pemerintah kota saya berharap kalau memang tidak bisa saya berharap Pak Wali pecat saja ini camat karena ini akan merusak sistem pemerintahan dan merusak nama wali kota Makassar. Karena saya yakin dan percaya pak wali tidak tahu ini," tutupnya.

Baca Juga: DPRD Makassar Sikapi Penurunan Target PAD 2021: Biasa Saja