Bandung, Sonora.ID - Untuk mempercepat pemulihan ekonomi khususnya di Jawa Barat, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak, diantaranya dengan Pemerintah Provinsi (pemprov).

 

Terkait dengan ini, pada 30 Agustus 2021 lalu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 163 KB.05.01.02/Perek, tentang Peningkatan Peran Sektor Industri Terhadap Pengembangan Ekonomi Daerah di Jawa Barat.  

 

Namun terbitnya SE ini, utamanya pada poin pertama, mendapat keluhan dari ASPANJI (Asosiasi Pengusaha Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia) dan PPEJB (Perkumpulan Pengusaha Engineering Jawa Barat).

 

Keluhan ini dikarenakan bunyi poin pertama yang dianggap diskriminatif. Dimana poin pertama itu berbunyi: Kepada perusahaan yang memiliki jumlah karyawan lebih dari 200 (dua ratus) orang agar dapat bergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) untuk memudahkan koordinasi dan kerjasama berkaitan dengan ketenagakerjaan dan hubungan industrial.

 

Menurut Ketua Umum ASPANJI dan PPEJB Jawa barat, H Yayat S Andhie, poin tersebut menjadi multi tafsir, karena hanya ditujukan kepada perusahaan dengan jumlah karyawan lebih dari 200 orang, dan mengapa pula harus bergabung dibawah APINDO sedangkan di Jawa Barat ini ada 52 asosiasi yang harus didukung, apalagi semuanya adalah ALB (Anggota Luar Biasa) yang berada dibawah naungan KADIN.

 

Terkait ini, Ketua APINDO Jabar Ning Wahyu Astutik memberikan tanggapan, bahwa maksud poin pertama dari SE itu semata-mata sebagai bentuk keprihatinan APINDO Jabar, karena banyak perusahaan-perusahaan yang relokasi (pindah) atau keluar dari Provinsi Jabar yang tidak tercatat dan tidak terdeteksi, ataupun perusahaan yang tutup tanpa tercatat sebab musababnya. 

 

"SE tersebut memang atas permohonan kami, APINDO, yang awalnya didasari oleh keprihatinan begitu banyaknya perusahaan yang relokasi, keluar dari Jabar dan tidak terdeteksi atau tercatat dengan baik. Juga banyak yang tutup tanpa diketahui sebab musababnya," kata Ning dalam siaran persnya yang diterima Sonora Bandung, Senin (11/10/2021).

 

Menurut Ning, dengan bergabungnya perusahaan-perusahaan yang dimaksud, akan memudahkan pihaknya untuk melakukan pendataan dan pendeteksian apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, semisal terpaksa relokasi atau tutup (bangkrut).

 

"Kami berpikir, bahwa apabila kami memiliki data-data perusahaan sebagai anggota kami, maka ada beberapa hal yang bisa kami deteksi lebih awal, kami pelajari, kami peta-kan dan kami komunikasikan untuk kemudian dicarikan langkah-langkah solutif terbaik, sehingga bisa kita cegah itu relokasi maupun penutupan perusahaan," ungkap Ning.

 

"Relokasi dan tutupnya perusahaan ini efeknya sangat besar, yaitu naiknya jumlah pengangguran secara signifikan. Apalagi sejak 2016 ada 150 perusahaan harus relokasi dan tutup, padahal ini perusahaan padat karya. Nah hingga sekarang jumlah pengangguran terbuka kita di 2021 berjumlah 2,1 juta atau 24,9 persen dari total pengangguran nasional," ungkapnya lagi.

 

"Lalu mengapa di atas dua ratus yang kami mohon dan dituliskan di surat itu? Bukan berarti yang di bawah dua ratus tidak penting, kami berpikir dari sisi impactnya. Semakin banyak jumlah karyawan dari perusahaan yang tutup atau melakukan relokasi, maka semakin besar juga dampak yang ditimbulkan secara ekonomi. Karena bukan hanya karyawan perusahaan yang kehilangan pekerjaan, tetapi efek domino dari hal tersebut akan sangat luar biasa," tegas Ning.

 

"Perlu dipahami juga bahwa SE ini pun tidak mewajibkan, tetapi lebih kepada menghimbau. Dan sejujurnya, penambahan anggota pada satu organisasi tidak serta merta terjadi karena SE atau himbauan, namun lebih kepada nilai apa yang bisa kita tawarkan kepada calon anggota dan kepada yang sudah menjadi anggota," imbuhnya.

 

Dalam siaran persnya itu, Ning juga membenarkan, bahwa saat ini ada 52 asosiasi di luar APINDO Jabar.

 

"Saya bangga dengan banyaknya asosiasi di Jabar. Semakin banyak asosiasi, semakin tertata juga dunia usaha. Masing-masing akan membina, menjaga, membantu anggotanya. Dan hal tersebut akan makin maksimal jika ada lintas kolaborasi yang didasari oleh pikiran-pikiran positif serta visi yang sama. Sangat kerdil jika ada yang berpikir bahwa ada persaingan antar asosiasi, karena sejatinya asosiasi-asosiasi di Jabar adalah bersaudara dalam keluarga besar bernama KADIN," imbuhnya.

 

APINDO Jabar, kata Ning, melihat ini sebagai suatu yang adil, dan menindaklanjuti, karena hal ini cukup penting dalam mendapatkan dukungan dari para pengusaha melalui pajak yang disetor untuk pembangunan Jawa Barat. 

 

"Jadi, pengusaha tidak hanya berproduksi di Jabar dan mendapatkan income dari Jabar, tetapi kemudian malah menyetorkan pajaknya di luar Jabar atau melalui kantor pusat di daerah lain. Namun sebaliknya, sudah seharusnya bersedia membayar pajak di Jabar untuk pembangunan Jabar juga," kata Ning.

 

Diakhir, Ning menegaskan bahwa APINDO siap berkolaborasi dengan siapapun dalam bekerja, selama memiliki visi yang sama, dan membangun ekonomi Jabar. 

 

"Tidak mungkin Jabar ini ‘dikerjakan’ oleh satu atau dua organisasi atau asosiasi saja. Jabar ini terlalu luas, begitu besar. Potensinya luar biasa, tantangannya juga sangat besar. Namun saya yakin jika bersama, hasilnya pasti akan sangat luar biasa. Kita bantu pengusaha mempersiapkan diri bangkit dari suasana Pandemi," pungkas Ning.