Sonora.ID - Pandemi Covid-19 membawa dampak negatif, hampir di seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan rakyat dari penularan Virus SARS Cov-2 penyebab Covid-19, serta menjaga aktivitas masyarakat guna memenuhi kebutuhannya.

Oleh sebab itu, menjaga keselarasan antara kepentingan kesehatan nasional dan kepentingan ekonomi nasional sangatlah penting, salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah, dengan melakukan reformasi legislasi dan regulasi.

“Saya mengharapkan agar Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM) dapat lebih proaktif melakukan reformasi di bidang legislasi dan regulasi yang diperlukan bagi upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional,” ujar Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin dalam acara Seminar Nasional Peringatan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Tahun 2021 secara virtual, Selasa (12/10/2021).

Lebih lanjut Ma’ruf Amin menekankan, jika reformasi regulasi harus dilakukan berdasarkan asas aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Sehingga keseimbangan antara kepentingan kesehatan dengan kepentingan ekonomi dapat tercipta.

“Dalam sistem tata hukum ke-tatanegaraan Indonesia setiap keputusan dan tindakan kita diharuskan atas untuk berdasar pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Terutama asas kemanfaatan dan asas kepentingan umum yang keduanya tersebut menjadi urgent di masa krisis nasional seperti pandemi Covid-19 ini,” ujar Ma’ruf Amin, Selasa (12/10/2021).

Baca Juga: Penghuni Keluhkan Banyaknya Masalah di Rumah DP Rp0,- di Pondok Kelapa

Selama masa darurat pandemi Covid-19, melalui beberapa instansi, pemerintah telah melakukan reformasi regulasi yang dapat dijadikan sebagai rujukan untuk kedepannya, diantaranya adalah; Peraturan Menteri Keuangan tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah Virus SARS CoV-2; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memberikan keringanan kewajiban mengangsur bagi kreditur perbankan dan lembaga keuangan.

“Hal-hal yang saya sebutkan di atas merupakan pelajaran dan pengalaman yang sangat penting bagi kita semua yang seyogyanya dapat dikompilasi dan dikodifikasi sebagai bahan rujukan yang sifatnya permanen atau build-in dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai klausul kedaruratan,” himbau Ma’ruf, Selasa (12/10/2021).

Ma’ruf Amin pun memberikan apresiasi kepada Kemenkumham, atas pengabdian dan kontribusinya dalam upaya penanggulangan Covid-19, serta pemulihan ekonomi nasioanal.

Ia pun berharap, dengan adanya Peringatan HDKD Tahun 2021 ini, dapat menjadi motivasi bagi Kemenkumham, agar dapat terus memberikan kontribusinya kepada masyarakat Indonesia, sesuai dengan bidangnya.

“Saya harapkan melalui Peringatan Hari Dharma Karya Dhika ini, seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM dapat terus menjaga semangat dalam mengabdi dan berkarya, dalam mengakselerasi tercapainya Indonesia sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional menuju Indonesia yang maju, adil, mandiri dan sejahtera,” ujar Ma’ruf Amin, Selasa (12/10/2021).

Baca Juga: Klaster Covid-19 di PON XX, Epidemiolog: Pemerintah Baiknya Lakukan..

TERKINI

Kunci Jawaban IPS Kelas 7 Halaman 121, Evaluasi Pilihan Ganda

22 November 2024 19:07 WIB

4 Zodiak Berhati Besar, Selalu Mendahulukan Kebahagiaan Orang Lain

22 November 2024 19:00 WIB

Sinopsis 'We Live in Time', Film Romance Terbaru Andrew Garfield

22 November 2024 18:50 WIB

3 Zodiak yang Rawan Didatangi Musibah Besuk, Sabtu 23 November 2024

22 November 2024 18:35 WIB