Banjarmasin, Sonora.ID – Kompensasi berupa insentif untuk tenaga kesehatan yang menangani pasein Covid-19, rupanya belum semua disalurkan.

Padahal mereka tergolong berisiko tinggi terinfeksi virus dan tidak sedikit yang sudah menjadi korban.

Mengutip data milik Satgas Penanganan Covid-19 Kalimantan Selatan, ada 67 dokter, baik dokter umum, dokter gigi dan spesialis lainnya, yang terinfeksi.

Ditambah 208 perawat dan 105 bidan, yang rata-rata terinfeksi ketika menangani pasien di fasilitas kesehatan.

Di sisi lain, dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, tunggakan insentif yang seharusnya dibayarkan pemerintah daerah justru masih besar.

Berdasarkan data Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan, tunggakan terbesar tahun ini ada pada Pemerintah Kota Banjarbaru sebesar Rp12,5 miliar yang belum dibayarkan.

Selain Kota Banjarbaru, Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan Hulu Sungai Utara juga belum membayar tunggakan insentif tenaga kesehatan, masing-masing sebesar Rp3,4 miliar dan Rp1,2 miliar.

“Mereka kan sudah melaksanakan kewajibannya, upayakanlah haknya terpenuhi. Jangan kita perlakukan mereka seperti robot!” tegas Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Muhammad Syaripudin dalam rilis resminya yang diterima redaksi Smart FM.

Kinerja yang ditunjukkan oleh tenaga kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19 ditegaskannya sudah sangat luar biasa dengan pengorbanan yang besar.

Sehingga sudah seharusnya insentif yang menjadi hak, dibayarkan dengan segera.

Baca Juga: Ironis! Taman Siring 0 Kilometer Banjarmasin Jadi Lokasi TPS Liar

“Ini kan banyak yang baru dilantik kepala daerahnya, diseriusin, dijadikan prestasi kinerja di awal masa jabatan. Masa baru dilantik, tiba-tiba di akhir tahun sudah dapat teguran Kemendagri karena masalah insentif ini? Kalau saya sih malu, ya,” tutur Bang Dhin, sapaan akrabnya.

Kepala daerah menurutnya harus benar-benar serius menindaklanjuti pembayaran tunggakan insentif tenaga kesehatan sebagai bentuk apresiasi kepada garda terdepan dalam penanganan pasien.

Kendati demikian, Ia juga memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang tidak memiliki tunggakan insentif sama sekali, yakni Pemerintah Kabupaten Banjar, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tapin dan Hulu Sungai Selatan.

Hal itu diharapkannya dapat jadi panutan bagi pemerintah daerah lainnya agar segera menangani masalah pencairan insentif tenaga kesehatan agar tidak menimbulkan masalah lain di kemudian hari.

Berikut daftar daerah di Kalimantan Selatan yang menunggak insentif tenaga kesehatan:

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 064.964.355
2. Pemerintah Kota Banjarmasin Rp2.486.000.000
3. Pemerintah Kota Banjarbaru Rp12.594.821.607
4. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Rp845.000.001
5. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Rp1.833.835.664
6. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Rp1.289.870.068
7. Pemerintah Kabupaten Kotabaru Rp3.450.000.000
8. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Rp2.851.071.542
9. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Rp1.200.000.000
10. Pemerintah Kabupaten Balangan Rp4.132.526.148

Baca Juga: Imbal Jasa Lingkungan, Cara Pemprov Kalsel Pertahankan Tahura Sultan Adam