Sonora.ID - Hubungan antar negara menjadi salah satu modal sebuah negara untuk bisa bertahan menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan global, baik itu hubungan multilateral dan juga hubungan bilateral, seperti yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia.

Dalam forum kerja sama Kelompok Kerja/Jawatan Kuasa Sosio Ekonomi Malaysia-Indonesia atau yang dikenal dengan KK/JKK Sosek Malindo, kedua negara yang hidup berdampingan ini membahas isu-isu dan mencari jalan keluar dari isu di masing-masing negara.

Tak serta merta membawa semua isu yang terjadi di dalam masing-masing negara, ada peran penting dari Sekretariat Bersama Sosek Malindo dalam hubungan kerja sama tersebut.

Baca Juga: Batas Negara Indonesia-Malaysia, Direktur Topografi TNI AD: OBP Sektor Timur Diselesaikan dengan Penuh Persahabatan

Plt Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat, Ahmad Salafudin dalam perbincangan bersama dengan Radio Sonora menjabarkan bahwa Sektratriat Besama Sosek Malindo inilah yang melakukan koordinasi untuk segala bahan kerja sama.

“Sekretariat Bersama Sosek Malindo kalau di Pemerintah Pusat itu, dipimpin oleh Direktur Kawasan Perkotaan, dan Batas Negara, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, sedangkan untuk di level Provinsi, diketuai oleh Kepala Biro yang membidangi Kerjasama. Khusus untuk Provinsi Kalimantan Barat, saat ini diampu oleh Kepala Biro Pemerintahan, Setda Provinsi Kalimantan Barat,” paparnya.

Memegang peranan penting, Sekretariat Bersama Sosek Malindo lah yang akan mengumpulkan data dan menyiapkan teknis kerja sama yang nantinya akan dibahas lebih lanjut dengan pihak negara yang bekerja sama.

Bahkan, ketika sudah ada kebijakan atau kesepakatan antara kedua negara, Sekretariat Bersama Sosek Malindo juga yang akan memastikan kebijakan tersebut berjalan dengan baik serta mengevaluasi hal-hal yang kurang.

Baca Juga: Bersama Dinas Sosial Prov Riau, UPT BP2MI Pekanbaru Fasilitasi Kepulangan PMI ke Daerah Asal

Mengingat perannya yang tidak mudah, Ahmad menyatakan bahwa perlu adanya dukungan dari pemerintah pusat untuk menganggarkan biaya yang memadai.

“Namun demikian, memang perlu ada dukungan SDM dan anggaran yang memadai sehingga mesin Sekretariat ini dapat berfungsi dengan baik. Diharapakan dari Pemerintah Pusat dapat mengalokasikan anggaran operasional Sekretariat Sosek Malindo ini melalui Dana Dekonsentrasi, sebagaimana dulu juga pernah dilakukan. Itu membantu sekali kinerja dari Sekretariat ini,” tegas Ahmad berharap.

Pasalnya, di Provinsi Kalimantan Barat sendiri terdapat 5 kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia, dan juga banyak dari SKPD-SKPD terkait di Provinsi, yang memiliki hubungan kerjasama dengan pihak Malaysia dalam konteks Perbatasan Antar Negara, Ahmad pun memandang bahwa kedudukan Sekretariat Sosek ini sangat penting.

Baca Juga: Kerja Sama Dengan SOLOPEDULI, KPP Pratama Boyolali Donasikan Infak Pegawai Untuk Program Sumur Dalam

Saat ini pihaknya sedang dalam proses pengalihan tugas dan fungsi sebagai Sekretariat Sosek Malindo dari Biro Pemerintahan kepada Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat.

“Saya harapakan, nantinya jika sudah di pegang oleh Badan Perbatasan, koordinasi dengan SKPD terkait dan ke Kabupaten yang memiliki perbatasan negara, serta ke Pemerintah Pusat menjadi lebih baik,” sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ahmad juga menjabarkan bahwa Sekretariat Sosek Malindo pun dalam kondisi pandemi, masih terus mempersiapkan hal-hal yang akan dibahas dalam pertemuan kerja sama kedua negara tersebut.

Baca Juga: Jebol Sebagai Juara Thomas Cup 2020, Berapa Besaran Hadiah yang Diterima Pebulu Tangkis Indonesia?

“Oleh karena terjadinya Pandemi Global Covid-19, pertemuan kita tunda. Dan untuk Tahun 2021 ini, telah kita buka Komunikasi, untuk melakukan pertemuan dan pembahasan isu dengan terobosan menggunakan secara Virtual. Dan terkait isu yang akan dibahas sudah disepakati ada beberapa hal yang akan diangkat dalam agenda nantinya salah satunya berkenaan dengan penatapan titik koordinat rencana pembangunan PLBN Sungai Kelik di Kabupaten Sintang yang belum mendapatkan kesepakatan dari kedua negara,” jelas Ahmad menambahkan.

Di masa pandemi ini, hubungan kerja sama antar dua negara, khususnya dalam hal perbatasan, mendapatkan tantangan yang luar biasa berat.

Pasalnya, setiap masing-masing negara saat ini masih fokus terlebih dahulu untuk menyelamatkan warganya dari serangan virus corona dan juga dari dampak sosial ekonomi. (*Adv)

Baca Juga: CMSE 2021 Sukses Raih Lebih Dari 3 Juta Investor Baru