Palembang, Sonora.ID – Asumsi adanya dinasti politik di Sumsel boleh dikatakan benar, bahkan hal ini sudah berlangsung selama 25 tahun.

Bagindo Togar, Pengamat Sosial dan Politik Sumsel kepada Sonora (28/10/2021) mengatakan bahwa Sumsel termasuk kedalam salah satu lumbung politik dinasti di Indonesia.

“Sebetulnya sudah ada upaya-upaya dari kelompok masyarakat untuk membatasi gerakan perkembangan politik dinasti ini, tetapi usaha itu dibatalkan oleh MK dengan uji materi tahun 2015 dengan alasan melanggar HAM,” ujarnya.

Baca Juga: LaNyalla : DPD RI Berhak Ajukan Capres-Cawapres Non Partai Politik

Politik dinasti adalah kekuasaan yang turun temurun. Di Indonesia ada beberapa daerah yang dinasti politiknya bertahan lama, antara lain Sumsel, Madura, Sulawesi Selatan dan Banten.

Masyarakat sering menjadi permisif dan membiarkan terjadinya politik dinasti akibat adanya upaya-upaya dari kelompok-kelompok dinasti ini. Masyarakat tidak sadar, adanya politik dinasti akan menjadikan korupsi semakin subur.

Hingga saat ini belum ada hipotesa yang mampu membantah bahwa menjadi seorang kepala daerah membutuhkan biaya yang besar.

Peraturan tentang pilkada sangat terpengaruh kapitalisasi. UUD pemilu sangat memberi ruang untuk praktik kapitalisme dan money politik.

Banyak kepala daerah yang tidak qualified terpilih karena mereka memiliki banyak uang. Sebaliknya banyak calon kepala daerah yang qualified tidak terpilih karena mereka down terlebih dahulu karena untuk menang butuh dana besar.

“Tidak heran yang menang akan menebus pengeluaran mereka saat mencalon, sesuai logika ekonomi, tidak heran banyak pejabat yang terjerat korupsi,” tukasnya.

"Masyarakat harus peka dan melihat rekam jejak calon kepala daerah. Parpol juga harus bertanggung jawab saat seleksi calon kepala daerah, seleksi jangan hanya seleksi administrasi saja tetapi juga harus melibatkan ahli dan akademisi,” tutupnya.

Baca Juga: Pengamat Politik: Pancasila Masih Relevan dengan Kondisi Bangsa Saat ini