Sonora.ID - Dalam tugasnya, DPR RI memiliki peran dalam melakukan pengawasan kerja pemerintah, termasuk pengawasan terhadap kebijakan fiskal pemerintah.

Terkait dengan hal ini, DPR RI berjanji akan bersikap antisipatif dan responsif.

Dalam Rapat Paripurna Ke-8, Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 yang dilaksanakan pada hari ini (1/11/2021), Ketua DPR RI, Puan Maharani menekankan pentingnya fungsi anggaran yang sesuai dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2022 telah selesai dilaksanakan, dan telah disahkan menjadi Undang-Undang APBN 2022.

Baca Juga: Innalillahi, Percha Leanpuri Putri Sulung Gubernur Sumsel Meninggal Dunia, Berikut Perjalanan Karir Politiknya

Selain itu pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN, yang di dalamnya terdapat rincian program kegiatan, serta kerangka pengeluaran jangka menengah pemerintah.

“Sidang dewan yang terhormat, dalam pelaksanaan fungsi anggaran, sesuai siklus dan mekanisme APBN, pembahasan dan penetapan rancangan undang-undang APBN 2022 menjadi undang-undang APBN tahun 2022 telah selesai dilaksanakan, serta pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN,” terang Puan Maharani dalam pidato pembukaan Rapat Paripurna Ke-8 DPR RI, Senin (1/11/2021).

Rincian APBN tersebut, akan menjadi landasan untuk DPR RI, dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap anggaran, baik itu dalam bentuk program, kegiatan, ataupun belanja negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Baca Juga: Golkar Siapkan Pengganti Azis Syamsuddin untuk Isi Jabatan Wakil Ketua DPR RI

Disampaikan oleh Puan Maharani, pemerintah dan DPR RI telah sepakat, untuk menjalankan kebijakan fiskal di tahun 2022 mendatang, dengan antisipatif dan responsif.

Sementara itu, penanganan terhadap pandemi Covid-19, serta pemulihan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia, yang akan menjadi fokus utama.

“Sebagaimana yang telah disepakati antara DPR RI dan pemerintah kebijakan fiskal pada Tahun 2022 mendatang, akan dijalankan secara antisipatif dan responsif, dengan tetap fokus pada penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi dan sosial yang dilakukan secara simultan melalui upaya reformasi struktural,” ujar Puan Maharani, Senin (1/11/2021).

Sebelumnya, Ketua DPR RI, Puan Maharani mengharapkan agar pemerintah dapat terus mencermati dinamika perekonomian, perkembangan Covid-19, serta langkah-langkah pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat.

Baca Juga: Kepala BNPB Klarifikasi Hutang BNPB Yang Mencapai 1 Triliun Lebih

Hal ini dimaksudkan, agar kebijakan yang telah berjalan, dapat tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat secara efektif, guna meningkatkan kesejahteraan Indonesia.

“Sejalan dengan hal tersebut pemerintah diharapkan untuk terus mencermati dinamika perekonomian, perkembangan covid-19 serta langkah-langkah pemulihan ekonomi dan sosial, agar kebijakan yang dijalankan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat yang efektif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat,” terang Puan Maharani, Senin (1/11/2021).

DPR RI melalui komisi-komisi terkait, sebagaimana diungkapkan oleh Puan, akan terus bekerja melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan APBN 2022, agar dapat berjalan dengan lebih baik, serta dapat mendorong pemerintah untuk melakukan pengelolaan fiskal ke arah yang sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian. 

Baca Juga: Komisi X DPR RI Minta Perpusnas Gunakan Anggaran dengan Efektif