Solo, Sonora.ID - Dewan pimpinan cabang Projo Solo ikut menyuarakan terkait PCR yang diindikasikan menjadi ladang bisnis bagi berbagai kelompok.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Projo Solo Tego Widiarti, mengharapkan bahwa pemerintah dapat membantu untuk memberantas mafia PCR yang diduga mempermainkan kebijakan itu.
Projo sendiri adalah organisasi pendukung Joko Widodo (Jokowi).
“Kami meminta pemerintah untuk memberantas mafia PCR, karena menurut kami, PCR sebagai sarat untuk bepergian membebani masyaraka” ucapnya, rabu (3/11/2021).
Baca Juga: Tak Perlu Tunggu November, Fasyankes di Banjarmasin Ini Sudah Turunkan Tarif PCR
Wanita yang akrab disapa wiwit itu mengatakan bahwa syarat dalam bepergian cukup dengan antigen, karena masyarakat sudah di vaksin.
Tidak hanya itu saja, terkadang kebijakan pemerintah juga sering berubah – ubah yang membuat masyarakat bingung.
Menurut Wiwid, di Indonesia tidak ada yang kebal akan hukum, sedangkan semua masalah akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Baca Juga: Aturan Naik Pesawat Wajib Tes PCR, Trafik Penumpang di Bandara Ngurah Rai Bali Masih Stabil
“siapa pun ini tidak ada kecuali bagi mereka yang bermain,” terang dia.
Indikasi Kuat Permainan PCR
Belum lama ini, Augistine edy kristanto, mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),membeberkan masalah bisnis tes Covid-19 melalui akun Facebooknya.
Presiden Jokowi mengatakan sejumlah nama menteri diduga terlibat dalam bisnis penguian Covid-19 baik PCR maupun antigen.
Kedua nama yang diyakini sebagai keikutsertaan Edy dalam PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Tak Cuma sampai disitu, PT GSI juga diduga dirikan dan berkaitan oleh Pt Yayasan Adaro Bangun Negeri. Boy Thohir adalah saudara eric Thohir.
PT GSI yang berafiliasi dengan Erick Thohir saat ini baru melakukan 2,5% dari seluruh PCR yang dilakukan di Indonesia.
“(Berdasarkan data) hanya 2,5 persen. Jadi 97,5 persen lainnya dilakukan pihak lain," ungkap Arya.
"Jadi kalau dikatakan bermain, kan lucu ya, 2,5 persen gitu. Kalau mencapai 30 persen, 50 persen itu oke lah bisa dikatakan bahwa GSI ini ada bermain-main," pungkasnya.
Baca Juga: Penerbangan Jawa-Bali Tidak Wajib Dengan PCR, Bisa Dengan Antigen