Makassar, Sonora.ID - Wali Kota Makassar, Danny Pomanto menemukan kejanggalan dalam pembayaran gaji pegawai honorer.

Dugaannya, ada permainan yang dilakukan organisasi perangkat daerah (OPD). Pasalnya, gaji yang diterima selama ini dianggap tidak rasional.

“Anggarannya mencapai Rp500 miliar di APBD 2021. Jika dihitung-hitung dengan jumlah honorer sebanyak 12 ribu orang, artinya setiap honorer bisa dapat gaji Rp4 juta hingga Rp5 juta sebulan. Itu kan tidak rasional,” ujarnya di Balaikota, Kamis (4/11/2021).

Berbeda dengan fakta di lapangan, pegawai honorer yang jumlahnya 12 ribu orang hanya menerima gaji berkisar Rp1,5 juta hingga Rp2,3 juta.

Baca Juga: Makassar Great Sale 2021 Resmi Dibuka, Ada Diskon Besar dan Hadiah Motor

Olehnya, dirasa ada mark up atau penggelembungan gaji. Namun enggan disebut OPD yang dimaksud.

“Jadi memang saya kemukakan, ada beberapa OPD yang melakukan Mark up gaji,”

Diapun meminta kepada OPD yang masih melakukan praktik-praktik tersebut untuk berhenti dan tidak coba-coba di APBD Pokok 2022 mendatang.

“Ini sudah menjadi penyakit lama di Pemkot Makassar. Masih ada juga OPD yang coba-coba lakukan. Ini sudah menjadi bagian dari korupsi,"

Baca Juga: Sajian Kopi dan Taripang di Ribuan Lorong Meriahkan HUT ke 414 Makassar

"Kalau saya temukan lagi, konsekuensinya pidana, berhenti melakukan hal tersebut,” tambahnya.

Dia meminta agar jajarannya segera melalukan rasionalisasi untuk usulan gaji honorer di tahun 2022 mendatang.

Danny pun melalukan rasionalisasi anggaran yang nilainya mencapai Rp650 miliar, didominasi dari gaji honorer yang nilainya Rp168 miliar.

“Saya dengan wawali sudah potong-potong ternyata beberapa SKPD tidak mengindahkan. Saya kasi lagi kesempatan diakselerasi rasionalisasinya,” tegasnya.

Danny berjanji akan memperbaiki gaji honorer Pemkot Makassar tahun depan. Nilai yang akan diterima sebesar Rp2,3 juta sebulan.

Kendati begitu, evaluasi tenaga kontrak tetap akan dilalukan mengingat adanya dugaan honorer siluman.

Setelah penetapan APBD, yang paling utama akan dieksekusi adalah tenaga kontrak.
Mereka akan diaudit melalui program laskar pelangi atau laskar pelayanan publik berintegritas.

Baca Juga: Nasabah bank BNI di Makassar Keluhkan Gagal Tarik Tunai di ATM