Pontianak, Sonora.ID - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji marah besar dengan beberapa oknum pengusaha sawit yang ada di provinsi ini.

Hal itu terjadi ketika digelar pertemuan oleh pihak asosiasi perkebunan sawit untuk membahas soal bantuan bencana banjir.

Midji sapaan karibnya mengatakan saat pertemuan di Kantor Gubernur, Senin (8/11/2021), para perwakilan perusahaan tak kunjung menghasilkan kesepakatan. “Alasannya banyak amat, bilang saja tidak mau bantu banjir.

Saya usir saja mereka semua, pertemuan itu tidak ada keputusan, saya usir dari Kantor Gubernur,” katanya, Selasa (9/11/2021).

“Ada 20 pengusaha, itu pada kurang ajar semua itu yang kayak-kayak begitu. Sudah mereka itu bagian yang buat dampak (banjir) sekarang, seenaknya saja sekarang,” tambahnya.

Menurut Midji satu diantara alasan yang disampaikan pihak perusahaan adalah karena kebun milik perusahaan tidak berada di daerah terdampak banjir.

Meski demikian, ia menilai yang namanya ekosistem suatu wilayah, maka tetap smenjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan.

“Itu otak mereka hanya mau mencari kaya saja di Kalbar, tapi tidak mau peduli tentang Kalbar,” tegasnya.

Apalagi lanjut dia yang datang menghadiri pertemuan hanyalah perwakilan biasa. Bukan para pejabat tinggi dari perusahaan-perusahaan perkebunan tersebut.

“Itu orang-orang yanga hanya disuruh ngomong saja, tapi tidak bisa ambil keputusan. Dia kira kita Pemda bisa dibuatnya main-main saja,” ujarnya.

Baca Juga: Pemkot Gelar Pembinaan Lembaga Keagamaan se-Kota Pontianak

Ia pun memastikan tidak akan mau lagi berhubungan dengan pihak-pihak perusahaan perkebunan sawit tersebut.

Tidak ada lagi kepercayaan dirinya terhadap mereka. Bahkan ketika akan dilaksanakan pertemuan ulang, ia tak akan peduli.

“Selama Sutarmidji menjabat gubernur, tidak mau lagi berhubungan dengan perusahaan sawit semuanya. Ada apapun saya tidak peduli, mau orang protes mereka, terserah saja,” ucapnya.

Bahkan Midji bakal mengusulkan pencabutan HGU untuk konsesi-konsesi yang dikuasai perusahaan, namun tak kunjung ditanami. Pemprov juga bakal mengejar kewajiban Pajak Air Permukaan (PAP).

“Saya minta diaudit mau 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu (tunggakan PAP) harus bayar,” tegasnya.

Kemudian kewajiban kendaraan milik perusahaan membayar PKB dan BBNKB juga akan terus dikejar.

Midji menyebut banyak kendaraan operasional perusahaan saat ini masih mengemplang pajak.

“Coba saja nanti, mau saya razia semua itu. Percaya omongan saya, sawitnya ada, saya suruh turunkan, dia merusak jalan saja. Yang banyak merusak jalan itukan perkebunan sawit, tapi begitu masyarakat butuh mereka tidak (bantu),” paparnya.

“Lihat saja nanti apa yang saya buat, nangis mereka nanti, percaya omongan saya. Saya doakan saja kebun mereka busuk semua,” tutupnya.

Baca Juga: Capaian Luar Biasa, Vaksinasi Kota Pontianak Tembus 69,3 persen