“Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan sesuai pasal 44 b UUKUP,” ungkap Agung.

Dalam kesempatan tersebut Saepudin menyatakan bahwa tersangka SD telah membayar pokok pajak ditambah denda 3 (tiga) kali jumlah pajak terutang.

Ia menyatakan bahwampenegakan hukum dibidang perpajakan ini harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Baca Juga: Pemulihan Ekonomi Nasional, Penerima Insentif Perpajakan Resmi Diperluas Guna Mendorong Wajib Pajak Bangkit Kembali Dari Imbas Covid-19

“Tujuannya unutk memberikan efek jera kepada pelaku penyelewengan pajak dan efek gentar kepada calon pelaku penyelewengan pajak,” pungkasnya.

Saepudin berharap kegiatan ini dapat mendorong wajib pajak untuk segera memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penyidikan pajak ditujukan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pembayar pajak yang telah patuh memenuhi kewajiban perpajakannya. 

TERKINI

40 Contoh Soal Seni Rupa Kelas 5 Semester 1 Kurikulum Merdeka

22 November 2024 19:38 WIB

Kunci Jawaban IPS Kelas 7 Halaman 121, Evaluasi Pilihan Ganda

22 November 2024 19:07 WIB

4 Zodiak Berhati Besar, Selalu Mendahulukan Kebahagiaan Orang Lain

22 November 2024 19:00 WIB

Sinopsis 'We Live in Time', Film Romance Terbaru Andrew Garfield

22 November 2024 18:50 WIB