Banjarmasin, Sonora.ID - Keberadaan UU Mineral dan Batubara (Minerba) Nomor 3 Tahun 2020 mendapat kritik dari banyak pihak, terutama terkait karut-marut pengelolaan sektor pertambangan.

Salah satunya yang dilakukan LSM Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalimantan Selatan, yang menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Senin (15/11) pagi.

Puluhan peserta aksi menyampaikan aspirasinya terkait janji palsu pemerintah pusat terhadap investasi tambang nasional.

Ketua LSM KAKI Kalimantan Selatan, HA Husaini menilai, hasil tambang selama ini lebih banyak dinikmati pemerintah pusat. Sementara masyarakat di daerah tambang justru menikmati kerusakan alam yang semakin masif.

"Kalau di semua dinikmati pusat bubarkan saja otonomi daerah! Hentikan omong kosong investasi nasional di banua kami jika tidak memberi manfaat pada rakyat," tegasnya saat berorasi.

Ia menilai, selama ini daerah hanya menjadi objek eksploitasi pemerintah pusat lewat UU tersebut, tanpa adanya kompensasi yang setimpal untuk pembangunan maupun rehabilitasi daerah.

Baca Juga: Gelorakan Perubahan, 13.500 Kader Gelora Kalsel Jadi Energi untuk Maju

Husai menambahkan, pihaknya menilai pemerintah sengaja membuat regulasi di masa pandemi Covid-19, di saat masyarakat sedang fokus berjuang untuk keluar dari situasi yang mengancam keselamatan.

Kewenangan pemerintah pusat yang kini mengambil fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di tingkat provinsi justru berdampak besar bagi lingkungan.

"Apa daerah kita hanya menikmati bencana dari pemerintah pusat?" ucapnya lagi dalam orasi yang juga dihadiri Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian HK.

Untuk itu, pihaknya mendesak DPRD, DPD dan pemerintah daerah melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, terkait UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020, agar kewenangan dikembalikan kepada pemerintah daerah, seperti halnya yang dilakukan provinsi lain.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian HK mengungkapkan dirinya juga merasakan hal yang sama. Ia menilai, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Selatan menyusut signifikan pasca kewenangan dialihkan

Ia menegaskan bahwa usulan dan aspirasi dari LSM KAKI Kalimantan Selatan yang disampaikan pada hari ini akan menjadi dasar untuk pembicaraan di tingkat pusat.

"Apa yang disampaikan tadi kami saya setuju," tegasnya.

Baca Juga: Mestinya Pasar Terapung Sudah Buka, Nyatanya Disbudpar Tak Siap