Banjarmasin, Sonora.ID - Tercatat ada tiga SKPD di lingkungan Pemko Banjarmasin yang sampai Oktober lalu, nihil atau belum sama sekali menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2021.

Yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dan Sekretariat Daerah.

Padahal, jika melihat data yang dikeluarkan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Banjarmasin ketiga SKPD itu telah menargetkan nominal untuk PAD.

Misalnya Disbudpar Banjarmasin yang menargetkan pendapatan sebesar Rp 1,2 M. Kemudian Dispora Banjarmasin menargetkan PAD sebesar Rp 10 juta.

Begitu juga dengan  Sekretariat Daerah, yang memasang target hanya Rp 5 juta, namun tetap tidak terlaksana sedikitpun.

Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Wakil Wali Kota Banjarmasin, Arifin Noor menganggap, bahwa hal itu adalah kondisional karena masih dalam pandemi.

"Estimasi mereka memang ada. Namun karena keadaan tidak bisa tercapai. Tapi SKPD lain bisa meningkat," ucapnya, saat ditemui Smart FM Banjarmasin, usai evaluasi PAD di Balai Kota, Senin (15/11).

Arifin beranggapan, bahwa keadaan sekarang yang masih dalam suasana pandemi memang cukup beralasan.

Baca Juga: Tak Ada Perayaan Malam Pergantian Tahun, Wali Kota Banjarmasin Ingatkan Hal Ini

 

Misalnya pada Dispora yang tidak bisa memungut fasilitas olahraga dan masyarakat tidak bisa bayar. Demikian juga dengan Disbudpar yang tak ada kegiatan hiburan.

"Yah dari pada masyarakat tidak bisa bayar yah digratiskan saja," cetusnya.

Lantas, apakah ada sanksi bagi SKPD yang tidak bisa mencapai target PAD? 

Terkait hal itu, Arifin menegaskan, apabila alasannya tidak cukup maka bisa saja dievaluasi dan diberikan tindakan sesuai apa yang dihasilkan.

"Nanti kita evaluasi, kalau memang alasannya tidak bisa diterima," tutupnya.

Terpisah, Kepala Bakeuda Kota Banjarmasin, Subhan Nor Yaumil menerangkan, dari 12 unit kerja di Pemko Banjarmasin, hanya ada beberapa SKPD yang menunjukan pencapaian PAD yang memuaskan.

Salah satu contohnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), yang telah mencapai 82 persen dari target sekitar Rp 15 M.

Kemudian pencapain PAD terbaik kedua ada pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin yang telah berhasil mencapai 75 persen dari target Rp 8,3 M. 

Selanjutnya disusul Bakeuda yang mencapai  70 persen dari target Rp 1,5 triliun.

Baca Juga: Unik dan Kreatif, Sasirangan Khas Kalsel Berpotensi Go Internasional

Sedangkan sisanya, menunjukan angka dibawah 50 persen. Seperti Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PUPR, serta Dinas Perumahan dan  Kawasan Permukiman.

"Yang terakhir tiga SKPD yang hingga sekarang masih kosong targetnya yakni Disbudpar, Dispora dan Sekretariat Daerah. Alasannya macam-macam, salah satunya karena masih suasana pandemi," pungkasnya.

"Untuk soal capaian itu bisa saja langsung tanyakan ke SKPD yang terkait. Mungkin apakah ada kendala apa. Yang jelas kita kehilangan potensi PAD sekitar Rp 1,2 M lebih," tuntasnya.

Subhan menambahkan, untuk penerimaan keseluruhan sampai dengan Oktober lalu sudah mencapai 76,20 persen atau sebesar Rp 1,1 triliun lebih. Dari target sebesar Rp 1,6 triliun.

"Itu terdiri dari PAD, dari target Rp 347 M lebih sudah terealisasi 75,6 persen. Baik itu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah," tutupnya.

Baca Juga: Iuran 'Aneh' HKN Ke-57, Kadinkes Banjarmasin Sebut Itu Fitnah?