Realisasinya, tetap menunggu proses hukum yang sedang berjalan.

"Usulan teman-teman di dewan dianggarkan ya kita anggarkan. Tadinya ada anggarannya saya coret tapi usulan teman-teman di Dewan akhirnya kembali lagi," ujarnya saat ditemui belum lama ini.

Adapun anggaran yang diusulkan pemerintah sebesar Rp10 miliar. Bakal dibebankan dalam APBD pokok 2022.

Baca Juga: KPK Diminta Usut Kepala Daerah yang Terima Hibah Bankeu Pemprov Sulsel

Plt Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Helmy Budiman mengatakan dana itu digunakan untuk pembangunan beberapa lantai.

Harapannya, fasilitas kesehatan itu bisa segera difungsikan mengingat masih situasi pandemik covid 19.

"Belum bisa untuk semuanya, untuk lantai satu dan dua saja. Minimal bisa difungsikan dulu," jelasnya.

Diketahui, pembangunan RS Batua terpaksa dihentikan lantaran adanya indikasi korupsi. Temuan polisi, pembangunan tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak layak digunakan.

Sejauh ini, telah ditetapkan 13 orang tersangka. Adapun hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, taksiran kerugian negara akibat penyalahgunaan anggaran sebesar Rp22 miliar.

Baca Juga: Gangguan Listrik di Pulau Barrang Caddi, Ini Penjelasan Wali Kota Makassar