Pontianak, Sonora.ID - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengungkapkan, sebanyak 70 persen Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas rusak, sehingga diperlukan perhatian dari masyarakat maupun perusahaan untuk menjaga lingkungan di Kalbar.

“Pemerintah, masyarakat, dan perusahaan bersama-sama  melakukan penghijauan dan memperbaiki lingkungan, serta juga memperhatikan masalah penyebab terjadinya sedimentasi dan lain sebagainya,” ujarnya.

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji memberikan himbuan tersebut saat menjadi narasumber dalam Webinar 'Memahami Kondisi Lanskap Sub DAS Ketungau, Melawi dan Kapuas Hulu dan Dampak pada Banjir Sintang', Jumat (3/12).

Dalam paparannya, Sutarmidji menjelaskan  ketinggian air Sungai Kapuas dari hulu hingga ke hilir kurang lebih 38 meter dari Danau Sentarum hingga ke Muara Jungkat dan itu sangat landai, sehingga pembuangan air ke laut harus dijaga dengan baik. 

“Banjir akan terjadi jika mulut laut tersumbat, seperti yang ada di Kabupaten Sekadau, dimana sedimentasinya sangat tinggi, sehingga air yang akan keluar di menjadi terhambat di Kabupaten Sintang," jelasnya.

Sutarmidji mengatakan, sedimentasi terjadi karena sudah empat tahun tidak ada aktivitas pengerukan alur muara sungai.

Baca Juga: Satgas Covid-19 Pontianak: Perayaan Malam Tahun Baru Ditiadakan

Empat tahun lalu kewenangan pengerukan sungai dipegang oleh PT. Pelindo II,  kemudian beralih kewenangan ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

“Semenjak dialihkan ke Kementerian Perhubungan tidak pernah dilakukan pengerukan sekali pun. Tahun 2020 kewenangan tersebut  dipindahkan lagi ke PT. Pelindo II, tapi karena core business PT. Pelindo II tidak lagi mengurus Pelabuhan Dwikora, tetapi sudah berfokus ke Pelabuhan Internasional Kijing,” ungkapnya.

Jika 2-3 tahun lagi tidak ada pengerukan, maka air yang berada di daratan akan lambat kembali ke lautan.

“Jika tidak ada pengerukan muara sungai, maka air akan tetap berada di daratan, itu yang menyebabkan lambatnya air surut di daratan,” ujar Sutarmidji.

Baca Juga: Wako Bahasan: Berkurangnya Penyertaan Modal pada BUMD di Kota Pontianak

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalbar mengatakan akan melakukan penanganan pasca banjir dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas, seperti pengerukan dari hilir Sungai Kapuas.

“Pengerukan harus dilakukan terutama di hilir Sungai Kapuas dan Simpang Sungai Kapuas yang biasanya terjadi pendangkalan akibat lahan-lahan yang kritis dari kegiatan usaha,” kata Adi Yani.

Ia menyebut lahan-lahan kritis juga akan ditangani seperti melakukan penghijauan dan membuat lokasi pembibitan.

“Tidak hanya di daerah rawan banjir saja, tetapi di seluruh wilayah Kalbar diwajibkan untuk membuat lokasi pembibitan yang dilakukan oleh instansi terkait maupun pelaku-pelaku usaha,” tutupnya.

Baca Juga: 80 Persen Jalan Kota Pontianak, Lingkungan dalam Kondisi Mantap