Pontianak, Sonora.ID – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan (Asisten II Sekda Provinsi  Kalbar), Drs. Junaidi, menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI ingin mengetahui serapan anggaran termasuk target Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pemprov Kalbar dinilai cukup baik.

Hal ini diungkapkannya setelah mengikuti Rapat Koordinasi Realisasi Penyerapan APBD yang diinisiasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI secara virtual, bersama Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Dra. Mahmuda, M.M., dan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Herri, M.Si., di Ruang Analisis Data Kantor Gubernur Kalimantan Barat, pada Rabu (08/12).  

Baca Juga: Jokowi: Bandara Tebelian, Sintang, Kalbar Mampu Melayani Penumpang 75 ribu Pertahun

"Namun, kita masih tetap optimis. Walaupun realisasi anggaran Kalbar per tanggal 7 Desember 2021  baru mencapai 72,35%. Mudah-mudahan dalam satu minggu ini Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalbar dan Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Kalbar bisa mempercepat progres realisasi belanjanya. Kemudian, dari aspek pendapatan, Pemprov Kalbar baru mencapai 85,60% dan kita tetap optimis mudah-mudahan bisa mencapai 95% sampai akhir tahun anggaran. Kemendagri RI berharap agar  serapan anggaran bisa mencapai 72% sampai 90%. Pemprov Kalbar akan menggenjot Tim TAPD untuk membantu OPD dalam Realisasi Belanja Anggarannya,” jelasnya.

Laporan realisasi anggaran nantinya akan disampaikan melalui sistem kepada Kemendagri RI setiap hari Kamis.

"Untuk mempercepat Realisasi Penyerapan Anggaran, Gubernur Kalimantan Barat sangat gencar dan detail dalam melakukan koordinasi dengan TAPD, BAKD, dan Badan Perencanaan Daerah Provinsi Kalbar, untuk memacu OPD mempercepat penyerapan anggaran,” ungkap Junaidi.

Kemudian, pandemi Covid-19 dan bencana banjir di beberapa wilayah di Kalbar juga mempengaruhi percepatan realisasi anggaran. Dimana fokus kinerja pemerintah daerah menjadi terbagi dalam hal penanggulangan kedua bencana tersebut.

"Gubernur Kalbar tetap melaksanakan tugas pengendalian dan pengawasan, baik dari aspek penyelenggaraan pemerintahan, khususnya aspek pendapatan dan belanja daerah, melalui BAPENDA, BAPPEDA dan BKAD. Hal tersebut tetap dilakukan meskipun Gubernur Kalbar sudah dua kali berkantor di Kabupaten Sintang,” pungkasnya.

TERKINI

Daftar Pemenang MAMA Awards 2024, aespa dan SEVENTEEN Mendominasi!

25 November 2024 20:10 WIB

Soal dan Kunci Jawaban PAI Kelas 8 Halaman 131-135 Kurikulum Merdeka

25 November 2024 19:50 WIB

Sinopsis Drama China The Land Of Warriors 2 dan Daftar Nama Pemainnya

25 November 2024 19:50 WIB

Bawaslu Kota Pontianak Gelar Rakor Mantapkan Sinergitas Bersama Stakeholder Sukseskan Pemilihan Serentak

25 November 2024 19:05 WIB