Banjarmasin, Sonora.ID – Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kalimantan Selatan, Imam Kanapi menilai perlu adanya pembaruan dalam kode etik bagi anggota legislatif provinsi.

Mengingat aturan yang ada saat ini sudah diterapkan sejak lama dan belum pernah ada pembaruan, meskipun sudah beberapa periode dilalui.

“Kode etik yang ada saat ini berdasarkan peraturan perundang-undangan terdahulu, sehingga juga perlu perubahan atau penyesuaian dengan peraturan perundang-perundangan terbaru,” ungkap Imam yang juga Ketua Pansus Peraturan tentang Perbaruan Kode Etik Anggota DPRD Kalimantan Selatan.

Baca Juga: Pinjol Ilegal Menjamur, DPRD Kalsel: Pemerintah Harus Lebih Kreatif

Menurutnya, dalam konsultasi yang dilakukan dengan Kementerian Dalam Negeri RI beberapa waktu lalu, pemerintah pusat juga menyambut positif rencana perubahan atau pembaruan itu.

Hal itu diharapkan juga dapt meningkatkan harkat, martabat dan citra anggota legislatif sebagai wakil rakyat.

Imam yang juga politikus PKS ini menjabarkan, meski masih dalam tahap pembahasan di tingkat pansus, namun salah satu fokus pihaknya adalah aturan dalam kehadiran saat rapat-rapat penting. Terutama rapat paripurna yang selama ini kerap menjadi sorotan karena rendahnya tingkat kehadiran.

Baca Juga: DPRD Kalsel Tolak Keharusan Siswa Swab Antigen Sebelum Masuk Sekolah

Apalagi di masa pandemi Covid-19 yang berlangsung hampir dua tahun ini, yang membuat DPRD Kalimantan Selatan lebih banyak menggunakan sistem rapat virtual untuk menekan risiko penyebaran virus jika semua anggota hadir di ruangan.

“Seperti dalam kondisi pandemi Covid-19, anggota DPRD Kalimantan Selatan kan bisa tidak hadir secara fisik saat rapat dan menggunakan layanan virtual. Namun harus tetap memberitahukan kepada pihak Sekretariat DPRD Provinsi agar dicatat sebagai kehadiran,” jelasnya lagi.

Hal itu menurutnya penting dilakukan agar ada data valid terkait tingkat kehadiran anggota legislatif yang kerap jadi sorotan karena dinilai rendah.

Baca Juga: DPRD Kalsel Usulkan Lima Nama Tokoh untuk Jembatan Sungai Alalak

Selain itu, dalam pembaruan kode etik, juga akan diatur terkait seragam atau pakaian dinas yang digunakan dalam kegiatan kedewanan.

Namun menurut Imam tidak terlalu banyak perubahan, kecuali penekanan pada kearifan lokal di hari-hari tertentu. Seperti menggunakan pakaian dari kain Sasirangan pada hari Kamis, sebagai bentuk dukungan terhadap budaya lokal.

TERKINI

50 Contoh Resolusi Tahun Baru 2025, Inspiratif dan Penuh Motivasi

23 Desember 2024 16:00 WIB

4 Shio Paling Beruntung Besok 24 Desember 2024: Ketiban Rezeki Nomplok

23 Desember 2024 15:55 WIB

60 Balasan Ucapan Selamat Natal 2024 yang Penuh Doa dan Berkesan

23 Desember 2024 15:40 WIB

40 Gambar Ucapan Selamat Tahun Baru 2025, Desain Meriah dan Keren

23 Desember 2024 15:40 WIB