Bonus Demografi Indonesia Momentum Reformasi Penguatan Fondasi dan Daya Saing Ekonomi

14 Desember 2021 12:55 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Sosialisasi Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) di Jakarta, Selasa (14/12/21).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Sosialisasi Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) di Jakarta, Selasa (14/12/21). ( Capture Youtube Direktorat Jendral Pajak)

Sonora.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, demografi penduduk Indonesia pada tahun 2045 akan mencapai 309 juta penduduk, bonus demografi Indonesia ini menjadi momentum reformasi untuk penguatan fondasi dan daya saing perekonomian.

“Mayoritas usia produktif 52%, dan sebagian besar akan hidup di perkotaan 75%, dan jika terus menjaga stabilitas politik, ekonomi, sosial kita akan menjadi negara dengan penghasilan menengah mencapai 29.300 dollar AS per kapita, dan akan menjadi ekonomi terbesar ke-4 didunia,” tutur Sri Mulyani dalam Sosialisasi Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) di Jakarta, Selasa (14/12/21).

Namun demikian, Sri Mulyani mengatakan ada prasyarat yang diperlukan untuk mencapai Indonesia emas tahun 2045, yaitu memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tinggi, infrastruktur yang dibangun secara memadai dan berkualitas baik, kemampuan adopsi teknologi, pembangunan daerah yang makin baik, serta kebijakan ekonomi yang terus transformasional.

Baca Juga: Pemdes Punggur Besar, Launching Produk Ekonomi Inovasi Desa, Kabupaten Kubu Raya

“Yang selama ini terus ditekankan bapak Presiden, apakah dalam pengelolaan resources sumber daya alam, dari sisi kebijakan makro yang terus menjaga stabilitas dan sustainabilitas, kemudian stabilitas secara politis,” ucapnya.

Sri Mulyani menekankan, untuk mencapai berbagai prasyarat menjadi negara maju tersebut maka perlu menyusun berbagai regulasi dan kebijakan/aturan yang sesuai dan konsisten dengan hal tersebut.

Mengenai SDM maka akan dilakukan langkah-langkah reformasi dibidang pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial.

Baca Juga: Wapres Ma’ruf Amin; Manfaatkan Fintech Untuk Masa Depan Ekonomi Indonesia

“Hal itu sekarang sedang dan terus dirintis, bagaimana melindungi  yang paling lemah yang paling rentan, dan terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan,” tuturnya.

Kemudian lanjutnya, reformasi dibidang iklim usaha melalui UU Cipta Kerja yang harus terus diperbaiki agar secara konstitusi dan peraturan perundang-undangan komplai, namun dari sisi tujuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang sangat ramah terhadap investasi.

“Sehingga masyarakat kita para wirausaha baik yang paling kecil terutama mereka bisa terus berinovasi dan melakukan usahanya tanpa terbebani oleh aturan regulasi dan birokrasi yang rumit itu yang selalu ditekankan bapak presiden,” kata Sri Mulyani.

Baca Juga: Hari Antikorupsi Internasional, Korupsi Jadi Penyakit Kronis Di Banyak Lini

Selanjutnya pemerintah akan terus mendorong transformasi ekonomi agar nilai tambah tercipta di Indonesia dari sisi hilirisasi hingga digital ekonomi dan dari sisi sektor industri kreatif.

“Oleh karena itu pemerintah akan terus mendukung melalui berbagai langkah reformasi baik dibidang fisikal, perpajakan, belanja, pembiayaan, maupun dibidang belanja untuk membangun infrastruktur dan pembangunan di daerah,” ungkapnya.

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
92.0 fm
98.0 fm
102.6 fm
93.3 fm
97.4 fm
98.9 fm
101.1 fm
96.7 fm
98.9 fm
98.8 fm
97.5 fm
91.3 fm
94.4 fm
102.1 fm
98.8 fm
95.9 fm
97.8 fm
101.1 fm
101.1 Mhz Fm
101.2 fm
101.8 fm