Pontianak, Sonora.ID - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meraih Peringkat II Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 Kategori Pemerintah Provinsi dengan perolehan nilai 97,37 dari Ombudsman Republik Indonesia.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menerima secara langsung piagam penghargaan dan piala yang diserahkan oleh Kepala Ombudsman Republik Indonesia, Mokhamad Najih, di Ballroom Puri Ratna Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Rabu (29/12).

Penilaian kepatuhan standar pelayanan publik pada tahun 2021 dari Ombudsman Republik Indonesia dilakukan kepada 587 instansi, yaitu 24 kementerian, 15 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 416 pemerintah kabupaten, dan 98 pemerintah kota, yang berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Kemudian, penilaian ditentukan berdasarkan standar layanan publik dengan media elektronik dan non-elektronik untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dengan batasan laman resmi instansi penyelenggara negara yang mempunyai domain “go.id.”

Selain Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kota Pontianak juga meraih Peringkat II Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 Kategori Pemerintah Kota dengan nilai 98,78.

Sementara itu, Kabupaten Landak meraih Peringkat IV untuk Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 Kategori Pemerintah Kabupaten dengan nilai 98,61.

 Baca Juga: Malam Tahun Baru, Kendaraan Besar Dilarang Melintas di Wilayah Kota Pontianak

Menanggapi hal tersebut, Ketua Ombudsman Wilayah Kalbar, Agus Priyadi mengaku sangat bangga kepada pemerintah Provinsi Kalbar. 

“Momen ini sangat membanggakan ya untuk Kalimantan Barat, karena di setiap kategori provinsi kabupaten kota itu ada,” ungkapnya, Kamis (30/12).

Agus menjelaskan, secara keseluruhan pihaknya telah melakukan penilaian selama empat bulan. 

“Di Kalimantan Barat tidak ada kabupaten kota yang berada di zona merah. Semuanya zona hijau dan aman. Untuk kota, zona kuning itu Singkawang. Untuk Kabupaten yang kuning itu Melawi dan Bengkayang,” ujar Agus.

Ia menambahkan, selama ini di beberapa daerah pihaknya belum melihat tim khusus yang dibentuk untuk standar kepatuhan. 

“Seperti di Melawi, Bengkayang, dan Singkawang itu belum ada tim khusus. Semua Kepala Daerah harus bisa mendapatkan zona hijau jika ada komitmen. Mereka harus bisa membentuk tim kepatuhan, mengajak, bahkan memberikan sanksi bagi yang tidak membentuk tim, baik itu dikepalai dari wali kota, bupati, atau sekda” lanjutnya.

Untuk itu ia berharap, dengan adanya pencapaian ini bisa memacu kabupaten kota lain untuk bisa lebih baik lagi.

“Kedepannya tentu diharapkan dengan pencapaian itu bisa lebih baik, terutama untuk daerah-daerah yang masih berada di zona kuning,” harapnya.

Baca Juga: Promo 7 Hotel di Pontianak Sambut Tahun Baru 2022