Makassar, Sonora.ID - Realisasi Pajak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar mencapai Rp932 miliar.

Progresnya 92,79 persen dari target PAD tahun 2021 sebesar Rp1,005 triliun.

Data yang diterima merincikan, pendapatan diperoleh dari pajak daerah dan retribusi. Untuk realisasi pajak daerah sebesar Rp926 miliar, atau 92,67 persen dari targetnya sebesar Rp1 triliun.

Sementara realisasi dari retribusi, yaitu retribusi tanah reklame sebesar Rp5,8 miliar. Terealisasi 117,54 persen dari target yang hanya Rp5 miliar.

Dari segi jumlah, pendapatan paling besar berasal dari pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dimana mencapai Rp239 miliar atau 95,92 persen dari target Rp250 miliar. Sementara pendapatan paling rendah berasal dari pajak Sarang Burung Walet (SBW) sebesar Rp16,4 juta, terealisasi 65,89 persen dari target Rp25 juta.

Baca Juga: PTM 2022 di Makassar, Semua Pelajar Masuk Sekolah dan Tidak Ada Lagi PJJ

Jika dilihat dari persentase terealisasinya, pajak hotel menjadi pajak yang paling sukses terealisasi. Dari target Rp70 miliar, berhasil terealisasi 105,62 persen atau sebesar Rp73,9 miliar. Sementara pajak parkir menjadi pajak dengan persentase realisasi terendah, yaitu sebesar Rp10,6 miliar atau hanya 13,35 persen dari target Rp80 miliar.

Capaian realisasi pajak lainnya antara lain Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terealisasi Rp186 miliar atau 103,65 persen dari target Rp180 miliar. Pajak hiburan terealisasi Rp9,5 miliar atau 34,07 persen dari target Rp28 miliar.

Pajak restoran terealisasi Rp142 miliar atau 102,07 persen dari target Rp140 miliar. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terealisasi Rp209 miliar atau 104,95 persen dari target Rp200 miliar. Pajak Air Bawah Tanah (ABT) terealisasi Rp4,7 miliar atau 94,32 persen dari target Rp5 miliar. Pajak reklame terealisasi Rp48,6 miliar atau 103,51 persen dari target Rp47 miliar.

Kepala Bapenda Makassar, Firman Pagarra mengakui situasi pandemi masih menjadi kendala dalam penerimaan pendapatan.

Penyebabnya, sejumlah tempat hiburan belum bisa beroperasi penuh secara normal. Hal ini yang membuat realisasi pajak hiburan tak sesuai harapan. Padahal diharapkan pajak dari sektor ini menjadi tumpuan besar penerimaan pendapatan daerah.

Demi merealisasi target PAD 2022, pemkot Makassar segera mendigitalisasi semua pembayaran pajak daerah di Makassar.

Target PAD Kota Makassar pada 2022 diketahui sebesar Rp2 triliun. Jumlah ini naik dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp1 triliun.

Firman Pagarra mengatakan PAD dari pajak pada 2022 ditarget Rp1,6 triliun. Sementara dari retribusi hanya Rp400 miliar. Oleh karena itu, digitalisasi pembayaran pajak akan dimassifkan.

Saat ini Firman mengatakan baru pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PPB) yang telah digitalisasi. Warga Makassar yang ingin membayar PBB bisa melakukannya melalui aplikasi Gojek dan Grab.

Baca Juga: Digugat Lagi Soal Investasi, Ini Klarifikasi Zarindah Group

Kedepan, pembayaran pajak daerah lainnya seperti pajak air bawah tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan lainnya akan dibuat sama seperti pembayaran PBB ini.

"Sekarang sudah mulai mendigitalisasi PBB. Masyarakat sudah bisa membayar PBB di beberapa tempat seperti Gojek dan Grab. Jadi masyarakat tidak perlu lagi susah payah datang ke kantor untuk membayar PBB. Kita juga akan lakukan ke jenis pajak yang lain," ungkapnya, Rabu (5/1/2022).

Selain itu akan ada juga mengenai asesmen hotel dan restoran. Di Makassar, kedua tempat ini akan dipasangi CCTV untuk memantau jumlah transaksi para pengunjung.

"Restoran dan hotel di Makassar akan dipasangkan CCTV untuk memantau jumlah pengunjung. Jika kami merasa ada terjadi kejanggalan mengenai potensi dan beberapa yang harus mereka bayarkan, di sinilah kami akan menurunkan tim-tim untuk mengevaluasi potensi-potensi yang mereka miliki," jelasnya.

Sementara Wali Kota Makassar, Danny Pomanto yang dikonfirmasi terpisah berjanji akan menggenjot PAD salah satunya melalui perparkiran. Menurutnya, jika perparkiran dibenahi maka bukan tidak mungkin PAD Kota Makassar bisa menembus Rp2 triliun

"Makanya sekarang tim sedang merumuskan apa dasarnya, kita suruh belajar di beberapa tempat yang mengelola parkir cukup bagus. Konsultasi dengan pemerintah pusat. Karena ini menyangkut aturan yang biasa kita siapkan," katanya.